Pemkot Jakarta Barat Kembali Terima Bantuan 2 Ton Beras dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Barat

Patroliindonesia, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jakarta Barat memberikan bantuan sebanyak dua ton beras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat, Rabu (6/5)

Penyerahan bantuan secara simbolis diterima Wali Kota Jakarta Barat H Rustam Effendi, di lobi gedung A kantor wali kota, Jalan Raya Kembangan no 2. Beras dikemas dalam kantong plastik ukuran 5 kilogram. Nantinya bantuan disalurkan untuk warga Jakarta Barat terdampak COVID-19, terutama yang tidak atau belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Bacaan Lainnya

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol, Bambang Utama, mengungkapkan bantuan ini kali ketiga yang disalurkan pihaknya ke Pemkot Jakarta Barat.

“Bantuan pertama beras 2 ton, kedua masker 5.000 pcs, dan ini yang ketiga beras juga sebanyak 2 ton,” sebutnya.

Bantuan yang ketiga ini masih dalam rangkaian Hari Buruh Sedunia. Untuk teknis penyaluran, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Jakarta Barat.

“Ini bentuk kepedulian insan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kami yakin dan percaya seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama,” ujar Bambang.

Sementara itu Wali Kota Jakarta Barat H Rustam Effendi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Terima kasih, ini sangat bermanfaat buat masyarakat Jakarta Barat. Kami sangat terbantu dengan kepedulian BPJS Ketenagakerjaan ini untuk masyarakat yang sangat membutuhkan,” ujarnya

Dijelaskan, pihaknya akan menyalurkan bantuan tersebut kepada warga yang tidak menerima bansos (bantuan sosial) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Orang-orang yang tidak terdata dalam daftar penerima bantuan-bantuan tersebut. Inilah yang kita cover, mereka-mereka yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Nanti kita gabung dengan bantuan-bantuan dari donator lain seperti minyak, gula, mi instan dan lainnya,” katanya.

Untuk teknis penyalurannya akan diatur melalui camat dan lurah. “Mereka kan ada data tuh. Yang kemarin dapat bantuan Presiden atau Gubernur, ya tidak diberikan. Yang belum dapat dari bantuan-bantuan itu, ini kita salurkan. Datanya dari kecamatan-kelurahan,” jelas Rustam.(*)

Pos terkait