MPI, Garut Jabar – Polemik terkait jalan rusak di Desa Pada Asih semakin memanas setelah Angling Kusumah, aktivis muda asal Garut, menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Desa. Sebelumnya, Kepala Desa mengklaim kerusakan jalan belum dapat diperbaiki karena adanya pemangkasan Bantuan Keuangan Desa (Bankeu Des) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Saat dimintai tanggapannya pada Senin 8/12/2025, Angling menilai alasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan. Bahkan, menurutnya, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi serta penentuan prioritas penggunaan anggaran desa.
“Saya tegaskan bahwa pemerintah desa tidak bisa terus menerus berlindung di balik isu pemangkasan anggaran provinsi,” ungkap Angling.
Ia menambahkan bahwa Dana Desa (DD) tetap diterima setiap tahun dan semestinya cukup untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya adalah perbaikan jalan yang telah lama dikeluhkan warga.
“Pertanyaan simpel tapi fundamental, Dana Desa itu sebenarnya dipakai untuk apa? Masa perbaikan jalan yang sudah bertahun-tahun rusak saja tidak disentuh? Jangan lempar bola ke provinsi kalau PR di desa sendiri belum dibereskan,” kritik Angling.
Menurutnya, meski anggaran terbatas, pemerintah desa tetap dapat melakukan langkah-langkah minimal seperti penanganan darurat, tambal sulam, atau perbaikan skala kecil agar aktivitas harian masyarakat tidak terus terganggu.
Angling menjelaskan bahwa persoalan jalan rusak bukan sekadar soal permukaan tanah berlubang atau berlumpur. Kondisi itu memiliki dampak langsung terhadap roda perekonomian warga. Petani kesulitan membawa hasil panen, kendaraan warga kerap terperosok, kebutuhan rumah tangga sulit diangkut, hingga anak sekolah sering terlambat karena akses yang buruk.
“Jalan itu urat nadi ekonomi rakyat. Kalau dibiarkan rusak lama banget, berarti ada masalah serius dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Angling menilai bahwa infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menempati prioritas utama, bukan justru diabaikan dengan dalih pemangkasan anggaran provinsi.
Selain mempertanyakan prioritas pembangunan, ia juga menyoroti lemahnya transparansi penggunaan anggaran desa. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas ke mana uang publik dialokasikan.
“Kalau memang dana terbatas, tunjukkan kemana saja posnya. Jangan sampai warga justru bingung karena kebutuhan paling mendasar seperti jalan tidak tersentuh. Transparansi itu bukan pilihan, itu kewajiban,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan pemerintah desa sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Tidak hanya menyoroti pemerintah desa, Angling juga mendesak pihak kecamatan agar tidak sekadar menerima laporan administratif. Menurutnya, kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten harus turun langsung memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
“Pihak kecamatan jangan cuma menerima laporan tertulis. Turun ke lapangan, lihat sendiri. Kalau memang jalan rusaknya parah dan tidak ada usaha perbaikan, itu harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan aktif dari kecamatan sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi alasan yang menyesatkan atau upaya saling menyalahkan antarlembaga.
Angling menekankan bahwa perbaikan jalan tidak harus menunggu proyek besar atau anggaran miliaran. Bahkan tambal sulam sederhana pun sudah sangat membantu mobilitas warga.
“Jangan nunggu anggaran jumbo. Tambal sulam pun sangat membantu warga. Yang penting ada itikad baik dan kesadaran bahwa jalan adalah kebutuhan vital,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Pada Asih belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Angling Kusumah.
Sebagai aktivis, Angling berharap pemerintah desa segera melakukan tindakan nyata dan tidak lagi melempar tanggung jawab kepada pihak lain.
“Masalah jalan rusak tidak boleh lagi menjadi isu musiman, tetapi harus ditangani secara prioritas demi kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan ini akan dibawa ke Gedung DPRD, dan seluruh pihak terkait akan diajak duduk bersama untuk mencari akar persoalan sekaligus menentukan solusi terbaik.
H. Ujang Slamet
