by 
Foto : Bupati Simalungun JR Saragih, ketika mencalon menjadi Gubsu gagal karena ijazah bermasalah.
Patroliindonesia |Simalungun, Sumut – Menjelang berakhirnya kepemimpinan JR Saragih sebagai Bupati Simalungun, banyak masalah tersembunyi tanpa diketahui masyarakat luas di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Bantuan Sosial (Bansos) dan bantuan lainnya bisa di pindahkan kepada pihak lain, bukan penerima sebenarnya.
Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menyampaikan kepada masyarakat Simalungun, apa yang terjadi selama ini pada Pemkab Simalungun selama kepemimpinan JR Saragih yaitu 2 Priode menjadi Bupati Simalungun.
Hal itu dikatakan Andry Christian Saragih Ketua GPS, jumat (04/12/20) di Siantar menjawab pertanyaan awak Media ini selama kepemimpinan JR Saragih selama 2 Priode.
Surat terbuka telah dilayangkan diberbagai Media Massa
Selanjutnya dikatakan nya, GPS telah membuat surat terbuka agar masyarakat mengetahui bobrok di Pemkab Simalungun.
Urayan pada Surat terbuka itu seperti pengelolaan Keuangan Pemkab Simalungun adalah peringkat 1 terburuk dari 483 kota kab seluruh Indonesia (Baca Gatra 1-7 Agustus 2013)dan Tahun 2014 Pemkab Simalungun menghabiskan anggaran biaya makan dan minun Kepala Daerah -Waki Kepala Daerah sebesar Rp.25,7 juta setiap hari, setelah berakhir Pilkada menjadi Rp.5 juta setiap hari nya.
Masalah lain, ketika itu 2014 JR Saragih yang juga Bupati Simalungun merangkap menjadi Ketua Umum PMS (Partuha Maujana SIMALUNGUN), JR Saragih telah mengetahui ada SMA Plus diPematang Raya ibukota Kabupaten Simalungun dikelola PMS, salah satu ormas budaya tertua di Simalungun lalu JR Saragih mendirikan SMA Plus yang bernama SMA Efarina milik JR Saragih.
Bukan hanya itu, masalah bantuan kepada
seluruh SD dan SMP di Kabupaten Simalungun mendapatkan bantuan sebanyak RP.2 juta /orang tetapi bantuan lebih besar didapatkan Siswa Efarina Rp.26 juta/siswa.
Yang paling anehnya, bantuan sosial diduga banyak direkayasa kepengurusan (Panitia Pembangunan) diantaranya Pembangunan GKPS Kongsi Laita sebesar Rp.12,9M panitia nya Sekda, Kabag Kesra dan KaDis Pendapatan Simalungun, tak bisa dipertanggung jawab kan di BPK Sumut.
Selain itu, data tahun 2012 sampai 2015 APBD Simalungun bertambah Rp.867M tetapi penduduk miskin semangkin bertambah dari 83 Ribu naik menjadi 92.330 jiwa dan tentang kondisi jalan di Simalungun dari 28,40 persen menjadi 30,19 persen.
Kalau berbicara masalah jalan rusak dari 13,65 persen bertambah menjadi 25,4 persen kondisi baik dari 42 persen berkurang jadi 25,94 persen dan kondisi sedang 25,47 persen berkurang menjadi 22,82 persen.
Pada kepemimpinan JR Saragih 2010 sampai 2015 APBD sebanyak RP.11,7M peringkat Simalungun peringkat 1 seluruh Indonesia terburuk (Penetapan SK Mendagri Nomor 800/35Tahun Tahun 2916 tentang penetapan peringkat).
Ketua GPS, menguraikan lagi tentang pendidikan untuk beasiswa pada Tahun 2016 berjumlah RP.17,6M
Sangat mengecewakan masyarakat tentang pengangkatan Honor Daerah di Pemkab Simalungun sebanyak 5000 orang dan penambahan Gaji OPD sebanyak RP.108M, yang mana gaji Honor Rp 2 juta/bulan, berselang berapa waktu gaji Honor menjadi Rp.1 juta dan terakhir lagi honor tersebut banyak dirumah kan dengan banyak alasannya ujar Ketua GPS.
Pada tahun 2018 tentang pengelolan Aset Daerah Rp.44,6M diaudit BPK Sumut, ada anggaran tak se suai ketentuan mencapai Rp.1,1Triliun. Akhirnya pihak BPK memberikan predikat Disclaimer.
Masih diKatakan Ketua GPS, kembali bertanya kepada masyarakat Simalungun mulai dari 386 Desa/Nagori dan 32 Kecamatan di wilayah Simalungun.
Apa yang dilihat masyarakat, lihat lah kebelakang jangan lihat kedepan apaJR buat di Kabupaten Simalungun.
Berbicara tentang APBD Simalungun 2010 sampai 2020 sebanyak Rp.22 T, kemana itu semua, buka mata kita bersama ujar Ketua GPS mengakhirinya. (Syam Hadi)
by 
