Patroliindonesia.com – Bandung – Lagi-lagi program BPNT (Bantuan pangan non tunai) jadi sorotan awak media selaku kontrol sosial, Di program BPNT tersebut banyak permasalahan seperti komoditi yang tidak sesuai pedum, para ketua RW melakukan pemotongan komoditi ke tiap KPM, atau bahkan meminta uang ke KPM dengan dalih jasa pengambilan.
Kejadian tersebut kini terjadi di Desa ngamprah, kecamatan ngamprah, kabupaten Bandung barat, dimana oknum ketua RW di duga mengarahkan warganya yang mendapatkan BPNT ke agen yang berada di luar desa ngamprah dan tidak hanya itu oknum ketua RW di duga melakukan pemotongan Beras 1 karung ke KPM dengan dalih untuk warga yang tidak menerima BPNT.
Seharusnya pengambilan atau penggesekan BPNT yang benar dilakukan oleh KPM nya sendiri bukan sama ketua RW apalagi mengatur atau mengarahkan menginterpeksi warganya untuk ngambil di agen yang berada di luar desa terkecuali di desa tersebut tidak ada agen.
Para ketua RW yang di duga mengarahkan warganya dan melakukan pemotongan serta meminta biaya pengambilan di desa ngamprah terdiri dari RW 05, RW 06, RW 07 dan RW 08.
Pengakuan dari salah satu KPM BPNT baru yang berasal dari RW 07 desa ngamprah, yang dimana dirinya di pinta kartunya untuk di kumpulan dan pengambilannya di kolektifkan diwakili Ketua RW, setelah barang komoditi datang ketua RW memotong 1 karung beras dan meminta untuk biaya bensin.
“Abdi kaleresan nembean nu perluasan, kengeng na 6 karung di ambil 1 karung sama pa RW kango nu teu kabagian” (Saya kebetulan baru yang perluasan, dapat na 6 karung di ambil 1 karung sama pa RW buat yang tidak mendapatkan program BPNT,”) tutur KPM yang tidak mau di sebut namanya.
“Sa atos dongkap barang di uken acis kango bensin sareng pulsa,, (setelah datang barang, lalu dipinta uang buat bensin sama pulsa) Ujarnya.
Bukan hanya di RW 07 saja di RW 06 juga warga sempet mau ngambil di agen yang terdekat saja, tapi ketua RW 06 marah dan di haruskan ngambil ke agen yang berada di desa luar.
“Kalau sama pa RT mah di sarankan ku masing-masing ngambilnya, tapi pak RW marah, nyuruh kartu di kumpulkan, ngambilnya harus ke agen fitri yang ada di desa sukatani,” Ungkap KPM yang dari RW 06 melalui pesan Whatsapp.
Warga RW 05 juga mengeluh kartunya yang di tahan, saat mau ngambil ke agen yang terdekat yang berada di desa setempat, saat di pinta ke ketua RW 05 dia bilang kartu ada di agen fitri yang berada diluar desa ngamprah.
“Pak RW kartu ATM saya mana” Jawab RW, (“nanti kita ambil dulu di agen fitri”) kata pak RW di simpan di agen, karena November mau dapat lagi tanggung,” tutur warga RW 05.
“Dari awal di ambil pak RW kartu sama aplop sama pin dari yang pertama sampai sekarang ga nerima kartu lagi,” tandasnya.
Pada saat awak media patroli berusaha mendatangi seorang ketua RW 07 sabtu 11/12/2021 menanyakan apa yang di keluhkan para KPM BPNT dan ketua RW mengakuinya.
“Memang betul kami melakukan pemotongan tapi itu buat warga yang tidak mendapatkan BPNT juga soal meminta uang itu buat bensin dan pulsa,” tuturnya.
“Soal kami mengarahkan warga untuk mengambil di agen yang berada di luar desa ngamprah itu juga benar, karena pas pembagian kartu, saya di suruh pegawai desa yang bernama pa edi, harus ngambilnya ke agen desa sukatani,” Ungkapnya.
Ditempat terpisah ketua RW 06 mengelak saat di temui awak media kalau dia tidak memotong 1 paket komoditi, juga mengelak tidak pernah mengarahkan warganya untuk menggesek di agen desa luar.
“Saya tidak mengarahkan KPM BPNT ke agen desa sukatani, tetapi itu atas kemauan dia sendiri, apalagi untuk memotong 1 paket saya tidak seperti itu,” Tuturnya.
Pengakuan RW 06 tidak sesuai dengan kenyataannya di saat awak media patroli lagi berada di agen desa sukatani, saat memantau penyaluran BPNT, ketua RW 06 desa ngamprah datang membawa mobil pickup untuk mengambil komoditi KPM RW 06 yang di kolektif.
Program BPNT kini banyak dijadikan ajas manfaat dan bisnis dari semua pihak, dapat dimengerti kenapa tiap ketua RW mengharuskan warganya agar pengambilan di kolektif, dan mengambil di agen yang berada di luar desa ngamprah. Itu supaya mereka bisa memotong komoditi dan meminta biaya ongkos dari KPM BPNT.
Jurnalis: Asep cahyana
Editor/Verifikasi Berita : Ade Munandar (Ade Spjgt).
