MPI, Makasar – Sengketa tanah merupakan suatu persoalan yang kerap kali terjadi disendi-sendi kehidupan masyarakat, problem sengketa tanah yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya karena adanya konflik kepentingan atas tanah.
“Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman milenial seperti sekarang, oleh karenanya hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya,” ujar Bahar, SH.
Beranjak dari berbagai problem persoalan kepemilikan Tanah sampai dengan sengketa kepemilikan atas hipotek tanah dan lahan di indonesia ini, memang benar-benar telah menjadi proyeksi penegakan hukum yang sangat mencemaskan. Mengingat tanah adalah faktor utama atas azas kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi catatan penting Pemerintahan yang bersifat Krusial, demi terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Bahar, SH. selaku pemerhati Hukum.
Terkhusus di wilayah kota makassar, terdapat suatu problematika yang timbul, terkait masalah tanah yang memprihatinkan, dimana terdapat sebidang tanah seluas kurang lebih 6,45 Ha, terletak di kelurahan P.A.I., (dahulu kp PAI) No 157, di kecamatan biringkanaya, kota makassar, dan juga telah terjadi masalah rebutan kepemilikan yang di persengketakan oleh pihak pihak tertentu.
Diduga dengan cara menerbitkan beberapa dokumen tandingan, sehingga Jalali Dg Nai selaku ahli waris tanah, terancam dipenjara bersamaan dengan hilangnya hak waris, tambah Bahar, SH.,”
Oleh karenanya Persoalan tanah di Indonesia saat ini kian mencerminkan bobroknya penegakan hukum, padahal masalah tanah adalah faktor utama dasar-dasar hidup berbangsa dan bernegara, dan sebagai Insan Media turut prihatin melihat fenomena geo-politik yang diduga selalu berakhir dengan air mata rakyat. Dan dari himpunan terkini yang diperoleh, diduga bahwa Kota Makassar pun tidak mau ketinggalan ikut-ikutan menumpahkan air mata rakyatnya, dimana diduga bahwa Jalali Dg Nai, selaku Pemilik Tanah Warisan seluas 6,4 Ha yang terletak di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya,” jelasnya.
Masih kata Bahar, “Saat ini kita mempunyai Kepemilikan Hak Warisnya yang jelas, namun dipersengketakan oleh orang-orang tertentu yang diduga dan didukung oleh segelintir oknum Pejabat tertentu, sehingga saat ini Jalali Dg Nai yang tengah dijadikan tersangka oleh kepolisian dan kini berdampak ancaman penjara, bersamaan dengan Hilangnya Hak Waris, olehnya itu, Jalali Dg. Nai berharap akan ada Badan atau Lembaga yang peduli untuk membela hak-hak Jalali Dg Nai, dan demi tegaknya hukum yang mampu melindungi Rakyat dari Penindasan,” tutup Bahar, SH.
D34H
