MPI, BMR – Keberadaan salah satu Perusahaan yang masuk dalam jajaran perusahaan besar Internasional yang ada di Daerah Bolaang Mongondow, mendapatkan sorotan tajam dari beberapa Tokoh masyarakat dan Aktivis Pemerhati lingkungan, adapun permasalahannya adalah tentang pengoperasiannya yang menurut pantauan terdapat beberapa kejanggalan dan tidak transparan, hal inilah yang membuat parah Tokoh dan Aktivis menyuarakannya. Jumat (15/8).
Sistim dan tata cara kelola yang seolah mengabaikan transparansi publik, terutama pada pemukiman warga masyarakat lingkar tambang, dan pengaplingan wilayah konsensi J-resources BM, menjadi sorotan tajam dari Tokoh masyarakat dan Aktivis Pemerhati lingkungan.
Aktivis Pemerhati lingkungan, Parindo Potabuga (panggilan akrab Ndox), dengan suara lantangnya mengungkapkan, “JRBM harus transparan, jangan berlagak seperti penjajah, sebab Daerah ini adalah milik warga masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR), cara JRBM memperlakukan masyarakat layaknya jajahan, merampas dan menduduki sebagian lahan milik masyarakat yang hingga hari ini tidak terselesaikan, kami siap merebut kembali, bahkan menghentikan kegiatannya bila hal ini tidak diselesaikan dan dibenahi sistim transparansi publiknya”, ucap Ndox sapaan akrabnya.
Dalam wilayah konsensi J-resources BM, terinformasi sebagian telah merambah Hutan Lindung (HL), jika hal ini benar, maka dugaan kami telah ada persenkongkolan dengan para pengambil keputusan.
“Saya meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara agar dapat menunjukkan koordinat dimana Areal Penggunaan Lain, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung (APL,HPT dan HL), sebab sejauh ini, lokasi yang telah dirambah oleh J-resources BM tidak pernah ada sosialisasi dan publikasinya”, pinta Parindo Potabuga.
Salah satu Tokoh masyarakat Moh.Salim Landjar juga turut prihatin mengenai keberlangsungan pengolahan tambang emas yang ada di wilayah konsensi J-resources BM, keprihatinannya adalah tentang kepedulian pihak perusahaan terhadap hajat hidup warga masyarakat lingkar tambang, “hampir setiap musim penghujan, Desa Bakan menjadi target amukan banjir, terdapat beberapa Hektar persawahan dan tanaman kakao yang menjadi korban, bahkan selang tuju (7) tahun sawah milik warga sudah tidak bisa lagi dikelola, hal ini bertentangan dengan program Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan program unggulan Gubernur Sulut BPK Yulius Selvanus Komaling (YSK) yang mana meningkatkan usaha dalam bidang pertanian,” jelas Landjar.
Sebenarnya terlalu banyak kerancuan yang ada dalam sistim pengelolaan di perusahaan J-resources BM ini, namun belum saatnya diungkapkan, suatu saat pasti ada waktunya, “jika ingin mengetahui beberapa pelanggaran yang dibuat oleh J-resources BM selama ini, mulai dari perubahan peta dan penambahan lokasi hingga perlakuan yang tidak manusiawi pada warga yang kedapatan mengambil material secara manual, semuanya tersimpan rapi dalam file saya”, jelas Landjar.
*Sutimin Tubuon*
