MPI, Tangerang – Menurut Ketua Umum (Ketum), Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI), yakni Zulkaydi Wiranegara SH., MH., CLA. Rakyat sudah sangat muak dengan kekuasaan otoriter dan politik dinasti yang dengan brutal nya menabrak nilai nilai moral, hukum dan konstitusi itu sendiri.
“Aksi yang di lakukan beberapa hari terakhir di berbagai wilayah di Indonesia adalah sinyalemen kuat para pemangku kepentingan di negeri ini yang bekerja di bawah sumpah harus mulai berbenah diri dan kembali ke aturan-aturan main yang memang sudah di tentukan sebelumnya.” Ujarnya.
“Putusan MK bersifat final dan mengikat dan menganut asas ”Erga Omnes” Artinya putusan tersebut harus di ikuti oleh semua orang tanpa terkecuali (tidak terbatas pada pihak yang berperkara saja) jadi berdasarkan prinsip praduga keabsahan hanya putusan MK lah yang dapat menganulir atau membatalkan putusan MK sebelumnya; dengan kata lain tidak ada produk hukum lain atau kekuasaan lain yang dapat menganggu gugat apalagi merevisi isi dari Putusan MK.” Ungkap Zulkaydi seusai diskusi dengan pengurus Fraksi di Wilayah Kota Depok, Tangerang. Selatan Sabtu (24/8/2024).
Lebih lanjut Ketum FRAKSI menyatakan siap menjadi garda terdepan melawan siapapun yang akan merusak iklim demokrasi dan konstitusi.
“Semua elemen bangsa dari berbagai kalangan umur serta profesi untuk peka terhadap kinerja kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau bukan kita sebagai rakyat yang mengawasi mereka yang duduk di singgasana lantas siapa lagi yang akan melawan kedzaliman dari para oknum pejabat berlaku sewenang-wenang.” Tegasnya.
FRAKSI tidak akan ragu ambil bagian untuk menurunkan massa dari anggota dan simpatisan FRAKSi yang tersebar di 20 provinsi.
“Kami siap menjadi garda terdepan untuk melawan siapapun yang mau merusak konstitusi dan iklim demokrasi yang ada di negeri kita,” tutup Zulkaydi Wiranegara.
(AWW)
