MPI, Madina – Masa yang semakin minus waktu untuk meyakinkan diri jelang Pilkada 2024. Bukan hal yang tabu jikalau seorang pemimpin dari jabatan politik sikapnya lebih ramah dan peduli jelang habis jabatan apalagi berniat ikut kontestan kembali. Masyarakat yang dipimpinnya kerap kali bertanya-tanya kemana selama ini pemimpin yang didambakan itu, kini hadir dan tampak ramah kala ada maunya.
Saat ini masyarakat sudah pintar, sudah tahu apa itu arti seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud baik itu tingkat desa hingga pusat merupakan pemimpin yang tahu akan keinginan masyarakat/warganya.
Hal ini disampaikan Syamsuddin Nasution selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Front Komunitas Indonesia Satu (DPK FKI-1) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), lewat rilis Persnya pada Minggu (22/09/2024).
Menurut beliau seorang pemimpin yang bijak harus bisa mengayomi masyarakat meskipun tak sepenuhnya, sebab mereka para pemimpin bukan Malaikat.
“Mohon maaf, yang saya sampaikan ini saya yakini juga terlihat dan dirasa serta didengar oleh masyarakat Madina. Kita butuh sosok pemimpin yang faham arti pemimpin bukan gila jabatan. Hak dan kewajiban seorang pemimpin dituntut sendiri dalam nalurinya, tanya hati sendiri.” Imbuhnya.
Kemudian Syamsuddin menambahkan,” Kritik dan saran dari setiap warga atau lembaga-lembaga yang berkaitan harus direnungkan meskipun tidak disahuti. Jangan alergi apalagi menjudge saran seorang warga atau lembaga meskipun itu terkadang tidak masuk akal, kita dihadapkan dengan pesta demokrasi yakni Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten yang kita cintai ini.
“Kita warga Kabupaten Mandailing Natal sudah mekar dari Tapanuli Selatan (Tapsel) lebih dari 20 tahun diyakini telah menghadirkan para tokoh-tokoh yang elit dan berpikir cerdas dalam semua hal. Para tokoh itu dianggap bisa memberikan pencerahan, pencerdasan dan motivasi untuk pemilihan tingkat Daerah/Kabupaten. Partai pengusung calon Bupati/wakil Bupati merupakan orang-orang yang faham dengan demokrasi serta tahu persis cara memenangkan calon yang diusungnya sebab mereka selalu dihadapkan dengan Pemilihan umum (Pemilu) setiap periode dan target suara adalah masyarakat.” Paparnya.
“Kecerdasan para partai pengusung ditambah, sayap tim pendukung dikolaborasikan untuk satu tujuan yakni kemenangan. Hindari Poltik kotor serta menggunakan fasilitas negara untuk menarik simpati serta hilangkan intimidasi.” Lanjutnya.
Terang dia lagi, Dimana salah satu calon wakil Bupati Madina saat ini merupakan salah satu wakil Bupati yang masih aktif menjabat wajar jikalau menjadi sorotan. Atika Azmi Utammi merupakan wakil Bupati Madina yang kita cintai diharapkan raih hati masyarakat dengan cara yang elegan.
“Kenapa ibu wakil Bupati Madina ini jelang pilkada sibuk wara-wiri pada semua hal? Kunjungan ke desa-desa memantau jalannya program pemerintah daerah (Pemda) Madina. Salah benar biar publik yang menilai, yang jadi pemikiran kemana ibu wakil ini selama ini dan kenapa interaksi langsung ke masyarakat saat ini lebih banyak ibu wakil Bupati bukan Bupatinya. Usulan atau meninjau yang layak diperbaiki, kapan? Jangan yang usai dibangun saja dipantau.” Cetusnya.
Lanjutnya, “seperti dikejar target saja wakil Bupati Madina berinteraksi dengan masyarakatnya. Wakil Bupati jangan terlena dengan kunjungan itu, banyak hal lain yang lebih efektif untuk dukungan menjadi wakil Bupati kembali. Perlu dipertanyakan juga dengan mekanisme aturan yang diatur tentang kunjungannya, bagaimana dengan anggaran perjalanan dinasnya yang bukan satu dua titik kunjungan dilaksanakan? Apakah itu ditampung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang paling penting kebutuhan kunjungan itu bukan mempromosikan atau endorse (Bentuk dukungan pada jasa atau produk serta orang lain) dirinya dengan memakai fasilitas negara. Ada larangannya loh, yang diatur,” sambungnya.
Jelas Syamsuddin, Kenapa sibuk Memantau Dikala Jelang Pilkada? Apakah ini promosi, endorse atau intimidasi ?
“Kita ketahui sudah ada lembaga pemantau pemilu yang melaporkan salah satu partai ke Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Madina yang memakai fasilitas negara untuk konsolidasi dan sosialisasi. Begitu juga halnya pihak kami sudah melaporkan Atika dan Komisi pemilihan umum (KPU) Madina ke Bawaslu.” Jelasnya.
Sembari menutup, Syamsuddin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menanyakan laporannya kembali ke Bawaslu Madina serta membuat laporan lagi yang dianggapnya ada dugaan pelanggaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada).
(S.Nasution)
