MPI, Gorontalo – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindagkop) Provinsi Gorontalo untuk membahas isu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah tersebut. Rapat ini berlangsung dengan fokus pada kendala-kendala yang dihadapi para pelaku usaha kecil dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPRD, Limonu Hippy, S.A.P, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi UMKM di Gorontalo yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian khusus dari segi pembinaan dan pendampingan. Menurut Limonu, pemerintah daerah selama ini hanya memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM tanpa diiringi dukungan lain yang memadai. “Selama ini UKM paling banyak hanya diberikan modal, hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada pendampingan, bahkan produk mereka tidak jaminan pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya tidak terjamin,” ungkapnya.
Limonu menyoroti bahwa bantuan modal saja tidak cukup untuk menjadikan UMKM di Gorontalo lebih mandiri dan berdaya saing. Ia mempertanyakan sejauh mana upaya pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dan IKM, termasuk jaminan pasar dan peningkatan kualitas produk. “Kira-kira sudah sejauh mana UMKM dan IKM di Provinsi yang sudah mandiri?” tambah Limonu, yang berharap agar dinas terkait lebih aktif dalam memberikan pembinaan yang berkelanjutan.
Pihak Dinas Perindagkop Provinsi Gorontalo mengakui adanya beberapa tantangan yang dihadapi dalam membina UMKM dan IKM, termasuk keterbatasan sumber daya untuk melakukan pendampingan intensif kepada semua pelaku usaha. Kepala Dinas Perindagkop menyampaikan bahwa program pelatihan dan peningkatan kapasitas sedang diupayakan secara bertahap, namun pihaknya juga berharap adanya sinergi dengan berbagai pihak agar dapat mendukung pemasaran, standar kualitas, dan akses teknologi bagi UMKM di Gorontalo.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menekankan bahwa dukungan pemerintah terhadap UMKM dan IKM harus lebih menyeluruh, mencakup aspek pemasaran, pendampingan produksi, serta peningkatan mutu produk. Selain itu, DPRD meminta Dinas Perindagkop untuk memberikan laporan perkembangan secara berkala mengenai program-program yang telah dilakukan serta dampaknya terhadap kemandirian UMKM di provinsi ini.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ada sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pelaku UMKM dan IKM. Ketua Komisi II DPRD menekankan pentingnya peningkatan daya saing UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Red
