MPI, Lombok, NTB – Kedatangan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ke Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Kamis 12 Desember lalu, mendapatkan kritikan pedas dari Roma Hidayat Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI Foundation) dan Usman Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat.
Kedatangan Menteri P2MI/B2MI, Abdul Kadir Karding yang akrabnya disapa Karding ke desa Jenggik Utara dirasa salah dan jual dari program perlindungan PMI.
Pasalnya, di desa Jenggik Utara Menteri Karding melakukan uji coba program makan siang bergizi yang di rasa jauh dari esensi perlindungan PMI.
Disamping itu juga, Roma menyangkan tidak ada keterlibatan NGO/LSM saat kunjungan Manteri Karding. Bukan tanpa alasan, Desa Jenggik Utara merupakan dampingan program ADBMI Foundation selama 5 tahun.
Lombok Timur Roma Hidayat selaku Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia atau ADBMI Foundation memberikan kritikan keras atas kedatangan Menteri Abdul Kadir Karding.Ia menilai kedatangan menteri perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) tersebut tidak merubah keadaan.
Diketahui bahwa menteri PPMI tersebut berkunjung ke desa Jenggik Utara yang merupakan desa dampingan ADBMI Foundation beberapa waktu yang lalu.
Kami lama di sana, 5 tahun program ADBMI Foundation di desa Jenggik Utara,” ujar Roma Hidayat, Jumat (13/12).
Roma Hidayat selaku ketua ADBMI Foundation juga menyebutkan bahwa peraturan desa (Perdes) mengenai PMI sudah ada sebelumnya.
“Jangankan di Jenggik Utara, jauh sebelumnya sudah ada Perdes yang kita dorong yang berpihak pada PMI dan keluarganya di level desa di Lombok Timur,” cetus Roma Hidayat.
Roma Hidayat juga menyayangkan, kedatangan Menteri Karding ke Lotim tidak mengundang para LSM/NGO dan pemerhati pekerja migran.
“Menteri ini berkunjung ke Jenggik Utara Lombok Timur. Desa yang sukses dibina ADBMI bersama TIFA. Anehnya, waktu berkunjung kemarin, tidak satupun LSM/NGO di ajak serta untuk diskusi.”
Roma bahkan meminta kepada menteri Karding untuk belajar kembali ke Lombok Timur prihal kebijakan untuk PMI. Terlebih saat ini, Pemda Lombok Timur akan mengeluarkan peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Ekonomi PMI dan keluarganya.
“Menteri ini harus belajar banyak di lombok timur ya. Dia baru mulai berbicara tentang pemberdayaan PMI purna, kita sudah duluan lakukan. Bahkan kita tengah persiapkan peraturan Bupati yang akan jadi pertama kali di Indonesia,” tandas Roma Hidayat selaku pemerhati pekerja migran Indonesia.
Hal yang sama juga disampaikan ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat, Usman. Ia menilai kedatangan Menteri Karding tidak sejalan dengan tugas dan tanggung jawab menteri PPMI sebagai pelindung PMI. “Kedatangan menteri kemarin gak nyambung, masa datang melihat anak makan beda kementerian yang menanganinya,” terang Usman ketua SBMI NTB tersebut.
Seharusnya kedatangan menteri PPMI kemarin, terang Usman, harus bertemu juga dengan ormas PMI dan juga pemerhati Pekerja Migran. Korban Calon PMI, mantan korban PMI dan perwakilan keluarganya dan kepala desa se-lombok timur agar mendapat informasi data dan bukti ril “Jangan hanya datang bertemu dengan para pejabat saja.”
Usman juga menyinggung terkait dengan regulasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum melakukan revisi Perda perlindungan PMI. Justru kabupaten Lombok Timur dan juga Lombok Barat lebih dahulu melakukan revisi mengenai Perda perlindungan PMI.
Usman berharap pemerintahan mendatang lebih memberikan perhatian terhadap para pekerja migran Indonesia dan keluarganya. G”ubernur mendatang akan berubah dan semakin lebih giat lagi, karena Gubernur terpilih Dr, Iqbal sudah 20 an tahun pengalamannya beliau dalam hal pekerja migran,” harapnya.
“Diketahui bahwa kabupaten Lombok Timur merupakan pengirim pekerja migran Indonesia terbesar kedua di Indonesia. Disamping itu juga, pekerja migran menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi warga Lombok Timur.” ungkap Usman.
Namun kedatangan menteri perlindungan PMI ke kabupaten Lombok Timur dirasa jauh dari esensi perlindungan PMI mengingat program yang di bawa adalah makan siang bergizi dan layanan kesehatan.” tutupnya.
(den)
