MPI, Manado – Organisasi Pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Rabu (3/8/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian pers terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, khususnya terkait penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Manado periode 2014–2019.
Puluhan jurnalis yang tergabung dalam PJS Sulut menyampaikan orasi secara bergantian. Koordinator Lapangan, Steven Pande-iroot, menegaskan pihaknya menuntut Kejari Manado bersikap terbuka dalam penanganan perkara yang dinilai penuh tanda tanya.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Manado transparan dalam penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Manado 2014–2019,” tegas Steven.
Aksi yang dipimpin Ketua DPD PJS Sulut, Butje Lengkong, diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Manado, Evans Sinulingga, bersama Kasi Intelijen, Arthur Piri. Dalam pertemuan itu, Evans menjelaskan bahwa penanganan perkara telah dihentikan sejak 2022 dan dilimpahkan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemkot Manado. Ia juga menegaskan, dana tunjangan yang sempat diterima anggota DPRD sudah dikembalikan ke kas daerah.
Namun, penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak PJS. Menurut Steven, pelimpahan perkara ke APIP terkesan janggal karena kasus itu sebelumnya sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski begitu, pihak Kejari menegaskan telah menyalurkan tanggapan resmi dan menyerahkan dokumen tertulis kepada perwakilan PJS.
Diskusi berlanjut hingga Kepala Kejari Manado, Fanny Widyastuti, turut hadir. Ia menegaskan peran Kejaksaan dalam pendampingan proyek pemerintah hanya terbatas pada antisipasi potensi AGHT (Ancaman, Gangguan, Halangan, dan Hambatan) di bidang tata usaha, bukan pada teknis pelaksanaan proyek.
Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Manado periode 2014–2019 sendiri pernah ditangani serius pada masa kepemimpinan almarhum Kajari Maryono. Namun setelah beberapa kali pergantian pimpinan, perkembangan kasus ini nyaris tak terdengar, hingga akhirnya mendorong PJS Sulut turun aksi menagih kejelasan.
Aksi damai tersebut dipantau langsung Kapolres Manado, Kombes Pol Irham Halid, yang memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Sejumlah pengurus dan anggota PJS Sulut yang hadir di antaranya Jusuf Hontong, Hardinan Sangkoy, Dedi Manlesu, Ronald Rewah, Trivena, dan Frangky Supit.
Usai audiensi, massa aksi membubarkan diri secara tertib. *
