MPI, Jakarta – Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BPJPH, Senin (17/11/25), Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat, Nanang Samodra, menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) di berbagai daerah yang menurutnya tidak mendukung implementasi standar halal secara maksimal.
Nanang menggambarkan kondisi RPH di daerah pemilihannya di NTB yang memiliki fasilitas lengkap, namun tidak berfungsi karena tidak ada pasokan hewan.
“RPH di kampung saya fasilitasnya mewah, tapi kosong. Tidak ada sapinya. Bagaimana standar halal mau jalan kalau barangnya tidak ada?” ujar Nanang.
Ia sepakat dengan analisis BPJPH bahwa penyediaan stok sapi siap potong harus menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar fasilitas semata.
Selain minim pasokan, Nanang juga menyinggung RPH yang masih menggunakan metode tradisional dan belum memenuhi standar halal yang lebih modern dan higienis.
“Masih banyak RPH yang sangat primitif, istilah yang disampaikan tadi saya setuju. Kita perlu pembenahan serius,” tandasnya.
Wakil rakyat dari Dapil NTB II ini mendukung penuh rencana pimpinan Komisi VIII untuk melakukan inspeksi lapangan terhadap RPH-RPH tersebut.
“Pak Ketua tadi bilang kita akan lihat langsung RPH yang bau-bau itu. Saya ikut,” katanya sambil berkelakar.
Nanang menegaskan bahwa penataan RPH adalah bagian tak terpisahkan dari rantai halal yang harus dibangun secara utuh, mulai dari penyembelihan, fasilitas, hingga sertifikasi pekerjanya.
