MPI, Jakarta – Keterlibatan Kepala Daerah dalam politik lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerintahan desa.
Sebagai pemimpin daerah tingkat dua, bupati memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan, kebijakan, dan alokasi sumber daya di tingkat desa. Namun, pengaruh politik bupati pada pemerintahan desa tidak selalu bersifat positif dan menimbulkan berbagai implikasi, baik dari segi pemerintahan, pembangunan, maupun relasi sosial di desa.
Pertama, dari segi pemerintahan desa, politik bupati sering kali berpengaruh pada pemerintah desa. Dalam beberapa kasus, kepala desa yang tidak sejalan dengan bupati bisa mendapatkan tekanan politik yang kuat, termasuk marginalisasi dalam proses pemerintahan.
Hal itu dipaparkan oleh Achmad Sujana selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) yang seringkali mengawasi kinerja para pejabat daerah. Menurutnya, itu dapat mengurangi independensi pemerintahan desa dan membuat kepala desa lebih fokus pada kepentingan politik Bupati daripada kepentingan warga desa, dan sebagai akibatnya, kualitas di pelayanan publik dan transparansi publik di dalam pemerintahan desa dapat menurun.
“Selain itu, alokasi anggaran dan sumber daya di desa juga dipengaruhi oleh afiliasi politik antara kepala desa dan bupati. Desa yang kepala desanya memiliki hubungan politik yang baik dengan bupati cenderung mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dan program pembangunan yang lebih banyak. Sebaliknya, desa yang tidak sejalan secara politik seringkali terabaikan atau mendapatkan alokasi yang minim. Kondisi tersebut malah akan memperbesar kesenjangan antar desa dan juga memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.” Kata Sekjen DPP AWII yang kerap disapa Bang Joe’na atau Jojo saat ditemui awak media, pada Kamis lalu (22/08/2024).
Selanjutnya, ia menambahkan, terkait andil politik Bupati juga, akan berdampak pada pembangunan infrastruktur dan program sosial di desa.
“Proyek-proyek pembangunan sering kali diarahkan untuk mendukung agenda politik Bupati, seperti proyek-proyek yang dapat meningkatkan popularitas dan mendukung kelompok politik tertentu. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya sering kali diprioritaskan di daerah yang merupakan basis pendukung politik Bupati. Ujarnya.
“Sementara itu, desa-desa yang dianggap tidak strategis secara politik mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup, meskipun kebutuhan infrastrukturnya mendesak.” Imbuhnya.
Di sisi lain, dampak politik Bupati juga dapat dirasakan dalam aspek sosial dan hubungan antar warga desa. Ketika Bupati terlibat dalam politik lokal yang sangat kompetitif, desa-desa bisa terpecah oleh persaingan politik.
Masyarakat desa mungkin terbagi dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan, terutama jika terjadi pemilihan kepala desa yang diwarnai oleh kepentingan politik bupati. Hal ini dapat mengganggu kerukunan sosial dan menghambat kerjasama di antara warga desa, yang pada akhirnya merugikan upaya pembangunan desa secara keseluruhan.
Kesimpulannya, politik Bupati memiliki dampak yang besar pada pemerintahan desa, terutama dalam hal pemerintahan, alokasi sumber daya, pembangunan, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, penting bagi Bupati dan kepala desa untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya, serta mengedepankan kepentingan masyarakat desa di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok.” Ungkap Joe’na.
“Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berfungsi dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.” Pungkasnya.
