Patroli-indonesia.com, Kota Tangerang, Banten — Pengamat sosial Ajis Pramuji menolak keras dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, Selasa (06/09/2022) pukul 10:30wib.
Hal demikian ini diketahuinya pasca Pemerintah Pusat mengumumkan resmi kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dari harga semula Rp. 7650 menjadi Rp. 10.000 dan solar dari harga Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800 per liter,
Saat dikomfirnasi oleh awak media indocorners.com, Ajis Pramudji selaku pengamat sosial menuturkan saat ini sejumlah catatan kritis mengenai dampak kenaikan BBM, Ajis menuturkan akan terjadi inflasi terutama di sektor pangan akibat kenaikan BBM, ia meyebut pelaku usaha UMKM dan kehidupan masyarakat akan langsung merasakan dampaknya.
Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi adalah ancaman akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi pada tahun ini. Jika terjadi kenaikan harga Pertalite dari Rp. 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau naik sekitar 30 persen, maka asumsinya inflasi akan naik sebesar 3, persen, di mana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen,” jar Ajis dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).
“Inflasi pada Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen, terutama karena tingginya inflasi kelompok volatile food yang telah mencapai 11,5 persen. Maka bisa dipastikan, jika harga BBM bersubsidi naik sebesar 30 persen maka, angka inflasi hingga akhir tahun bisa menembus angka 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan masyarakat banyak khususnya pelaku usaha UMKM, dimana daya beli dan konsumsi masyarakat akan semakin melemah,” lanjut Ajis .
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningaktkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu. Adapun alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya,” beber Ajis.
Besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat.
Lebih jauh, Ajis Pramuji mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sebab masyarakat masih berjuang memulihkan kondisi perekonomiannya pasca dilanda pandemi.
Banyak pihak menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat Masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini. Kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja, tapi juga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak, terutama sektor yang berhubungan dengan masyarakat secara umum.
Pewarta: Irwan A.N
