MALANG, MPI — Niat menyampaikan aspirasi masyarakat kembali tercoreng oleh aksi brutal yang tidak bertata krama. Gedung DPRD Kabupaten Malang yang seharusnya menjadi ruang dialog terhormat mendadak berubah menjadi arena premanisme pada Jumat (11/9/2026) siang.
Upaya melerai kericuhan justru berujung tindakan kriminal ketika salah satu anggota dewan, Zulham Akhmad Mubarrok, diserang secara brutal hingga terpaksa menjalani rawat inap dan pemeriksaan CT scan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen.
Insiden memalukan ini bermula sekitar pukul 14.00 WIB. Rombongan warga asal Kecamatan Sumberpucung yang dipimpin oleh Hadi Wiyono alias Pak Dur mendatangi kantor dewan. Tujuan awal mereka adalah menyerahkan surat audiensi menuntut pembukaan akses Bendungan Lahor selama 24 jam. Pembahasan awalnya ditampung oleh dua legislator daerah pemilihan (dapil) setempat, yakni Taufik Setyowangono (Fraksi Golkar) dan Alaik Mubarok (Fraksi Gerindra).
Namun, ruang musyawarah berubah mencekam ketika adu argumen mendadak memanas. Emosi liar sekelompok oknum meluap tanpa kendali. Melihat situasi yang makin tidak kondusif, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menginstruksikan Zulham Akhmad Mubarrok untuk menenangkan massa dan menarik persoalan ke meja perundingan yang beradab.
Bukannya dihormati, iktikad baik tersebut justru dibalas dengan intimidasi dan tindak kekerasan fisik. Oknum warga mengumpat dan menyerang Zulham secara membabi buta. Tanpa ada perlawanan dari sang legislator, pelaku nekat menyundulkan kepalanya berkali-kali ke arah wajah dan kepala Zulham. Di tengah kekacauan, lemparan botol air mineral turut menghantam tubuhnya.
Akibat tindakan brutal berkedok penyampaian aspirasi tersebut, Zulham menderita luka sobek di bibir serta benjolan parah di bagian samping dan belakang kepala. Gejala pusing berat yang dialaminya memaksa tim medis RSUD Kanjuruhan mengambil tindakan tegas dengan mewajibkan rawat inap serta CT scan guna mendeteksi potensi trauma otak.
Langkah hukum kini resmi berjalan. Zulham telah melakukan visum dan melaporkan aksi penganiayaan ini ke pihak kepolisian, yang langsung ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi demokrasi di Kabupaten Malang. Menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional, tetapi menggunakan kekerasan fisik terhadap wakil rakyat adalah tindakan kriminal murni yang tidak bisa ditoleransi. Pihak kepolisian dituntut bertindak tegas tanpa pandang bulu, menyeret para pelaku penyerangan ke ranah hukum demi menegakkan wibawa hukum dan memastikan bahwa gedung rakyat tidak pernah boleh ditundukkan oleh aksi premanisme.













