Kota Tangerang |PATINDO – Proyek pengerjaan jalan di kawasan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang memicu kemacetan parah pada Jumat sore (6/11/2026). Kemacetan arus lalu lintas ini semakin diperparah oleh sistem buka-tutup jalan yang carut-marut akibat ketiadaan petugas berwenang di lokasi.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada waktu sibuk sore hari, tidak terlihat adanya petugas dinas terkait maupun pihak kontraktor yang berjaga untuk mengatur jalannya arus kendaraan. Pengaturan jalur lintasan justru diduga hanya dilakukan oleh segelintir warga setempat secara swadaya. Minimnya pengalaman dan kapasitas warga dalam mengurai kepadatan lalu lintas ini dinilai membuat situasi di jalanan menjadi semakin tidak terkendali.
Dampak dari kacaunya manajemen arus lalu lintas ini berujung pada insiden kerugian materiil.
Mobil milik Pimpinan Umum Redaksi media Patroli Indonesia mengalami kerusakan di bagian pintu samping saat melintasi jalan yang sedang di perbaiki itu, akibat tersenggol oleh seorang pengendara sepeda motor.
Setelah menyenggol kendaraan korban di tengah kepungan macet, pengendara motor tersebut dilaporkan langsung memacu kendaraannya dan pergi begitu saja dari lokasi kejadian. Jumat (6/11).
Ketiadaan pengawasan dan pengamanan yang semestinya pada proyek di jalur padat ini menuai sorotan tajam.
Pihak-pihak terkait, baik kontraktor maupun instansi pemerintah Kota Tangerang, diharapkan segera turun tangan untuk menempatkan petugas pengatur lalu lintas yang kompeten agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin.
Foto : Joe’na Sekjen DPP AWII
Kemudian ditambahkan. Dugaan tidak profesional pada pengawasan pekerjaan tersebut terlihat saat para pekerja yang masih berada di lokasi proyek menjelang Maghrib, tidak ada yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Achmad Sujana juga mengatakan ia pun memaklumi hal ini, namun dari sisi inti pelanggarannya jelas pihak Kontraktor harus ditegur dan dikenai sangsi tegas, baik secara administrasi ataupun sangsi stop pekerjaan untuk diperiksa terkait aturan Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3), juga izin SBU Perusahaan hingga dugaan pelanggaran aturan dan ketentuan tugas Sertifikasi Kompetensi (Serkom) para Pekerja Ahli.
“Ya itu benar, saya akan coba konfirmasi dan komunikasikan ini dengan Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT Jalan dan Jembatan di Kita Tangerang. Ya karena kalo ini proyek Jalan untuk masyarakat yang dari APBD, kan seharusnya ini ketat seleksi dan pengawasannya, mengingat ini nilai besar dari APBD Banten.” Ucap Achmad Sujana selaku Sekjen Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) yang juga sebagai warga kota Tangerang.
“Selain seleksi, pak Kadis juga harus periksa pengawasan dan tegaskan poksi kerjanya dengan maksimal. Saya akan ikut koreksi dan kontrol pekerjaan ini lebih lanjut hingga ke pemeriksaan di ranah Konsultan yang membuat pagu anggaran hingga RAB lengkap dengan sistem pengawasan.” Tegasnya.
“Nilai besar dari APBD seperti ini saya rasa bisa diterima di Tipikor Polisi ataupun Jaksa sebelum saya konfirmasi ke KPK.” Tutup aktivis Pers yang kerap disapa bang Joe’na.
Segala bentuk tulisan dan gambar yang ada dalam website ini memiliki hak cipta, barangsiapa yang menyalin tanpa izin maka bersangkutan dengan hukum hak cipta #Patindo Media Group