Sekjen AWII Desak ATR/BPN Kota Tangerang Buka Warkah SHGB 812 Situ Gede

TANGERANG |PATlNDO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Wartawan Independen Indonesia (DPP AWII), Achmad Sujana, kembali melontarkan pernyataan keras terkait polemik status lahan seluas 14 hektare di kawasan Situ Gede, Kota Tangerang.

Sekjen DPP AWII Mendesak ATR/BPN Kota Tangerang Buka Warkah SHGB No. 812 yang diterbitkan Pemkot Tangerang serta Pertanyakan Fungsi dari Pengawasan KPK, Kejati, dan Kementerian PUPR atas Lahan 14 Hektare di Situ Gede yang dianggap hilang.

Ia juga mendesak Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, pemerintah Kota (Pemkot), serta lembaga penegak hukum untuk membuka secara jelas dan transparan riwayat penerbitan hak atas tanah dalam bentuk SHGB, dan dugaan kejanggalan pembiayaan pemulihan lingkungan di lokasi tersebut.

​1. Pertanyakan Fungsi Pengawasan KPK, Kejati, dan Kementerian PUPR

​Achmad Sujana atau Joe’na (Sapaan -red) menyoroti keberadaan papan plang yang menjadi keterangan atas pengawasan di Lokasi, sebagaimana telah dipaparkan di link Tiktok Satgasus oleh Suparman pada berita sebelumnya, menjadi sorotannya kenapa bisa mencantumkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan tersebut.

Menurutnya, pencantuman logo institusi penegak hukum dan kementerian negara seharusnya menjadi jaminan mutlak atas pengamanan aset negara.

​”Jika logo KPK, Kejati, dan Kementerian PUPR sudah tertera jelas di papan plang pengawasan, bagaimana mungkin masih muncul dugaan hilangnya aset negara? Di mana efektivitas fungsi pengawasan APH, jika pada praktiknya status lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya besar?” tegas Joe’na, Rabu (18/11/2026).

​2. Desak ATR/BPN Kota Tangerang Klarifikasi Terbitnya SHGB No. 812

​DPP AWII juga menuntut kejelasan status hak pengelolaan lahan seluas 14 hektare tersebut—apakah objek lahan berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten? atau Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang…?

Sujana menekankan bahwa apabila telah merujuk pada riwayat inventarisasinya, pelimpahan aset dari Provinsi Jawa Barat, jelas lahan tersebut merupakan aset sah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Namun dugaan kuat pak Arief Wismansyah mantan Walikota Tangerang pernah menerbitkan izinnya, maka itu alasan adanya tiang pancang.” Ungkapnya dengan tegas.

​Secara khusus, DPP AWII juga meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang selaku instansi penerbit sertifikat atas munculnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 812 milik pengembang kawasan estate Kota Ayodhya, PT Alfa Goldland Realty (yang juga sempat disebut dalam sejumlah dokumen lapangan sebagai PT Golden Alfa Reality).

​”ATR/BPN Kota Tangerang wajib, harus menjelaskan itu kepada publik secara terbuka: atas dasar warkah, alas hak, dan rekomendasi teknis dari instansi mana hingga SHGB Nomor 812 atas nama PT Alfa Goldland Realty bisa diterbitkan di atas lahan yang semestinya tercatat sebagai aset Pemprov Banten hasil inventarisasi dari Jawa Barat? Tidak mungkin SHGB terbit tanpa adanya verifikasi riwayat tanah dan pelepasan aset,” paparnya.

​3. Polemik Izin Jembatan Kota Ayodhya – Modernland dan Peran Mantan Wali Kota Tangerang

​Lebih lanjut, Sekjen DPP AWII menyoroti rencana pembangunan jembatan yang sempat dikaitkan dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak pengembang PT Alfa Goldland Realty. Jembatan tersebut dinilai sarat akan kepentingan komersial guna membuka akses jalur kawasan estate milik pengembang di Kawasan Kota Ayodhya.

​Di sisi lain, Pemkot Tangerang disinyalir sempat menerbitkan izin pembangunan jembatan sebagai jalur penghubung dari arah RSUD Kota Tangerang menuju lintasan Kota Modernland yang melintasi Situ Gede, sebelum akhirnya proyek tersebut dihentikan dan dibatalkan oleh Pemprov Banten.

​”Kami mendesak agar hal ini bisa diusut tuntas dan ditindak tegas. Apakah benar izin pembangunan jembatan melintasi Situ Gede tersebut sudah sempat terbit, Apakah sudah ditandatangani oleh Arief Wismansyah saat beliau masih menjabat sebagai Wali Kota Tangerang?” Ujarnya.

“Saya sudah perintahkan rekan-rekan di DPP, DPD dan DPC AWII Kota Tangerang untuk meminta keterangan mendetail ke pak Arief, dan meminta klarifikasi dari PT Alfa Goldland realty, karena info itu sangat diperlukan demi UU Keterbukaan Informasi Publik, agar publik dapat hak mengetahui proses perizinan dan dasar hukum yang legal digunakan saat itu,” imbuhnya.

​4. Penggunaan APBD untuk Pemulihan Lingkungan Situ Gede Dinilai Menyalahi Aturan

​Persoalan krusial lainnya yang disoroti AWII adalah mekanisme pembiayaan pemulihan dampak lingkungan di areal kawasan Situ Gede yang diduga kuat menyalahi aturan. Achmad Sujana juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Supriadi yang sebagai Kepala UPT Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) PUPR Provinsi Banten di saat meninjau pekerjaan di lapangan.

​Pada awalnya, pekerjaan pemulihan tersebut diduga merupakan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Sujana mengecam keras apabila proyek pemulihan atas kerusakan atau dampak lingkungan akibat aktivitas proyek milik swasta justru dibebankan kepada APBD, uang anggaran negara.

​”Mengapa pemulihan dampak lingkungan Situ Gede menggunakan anggaran APBD? Sudah sangat jelas, segala dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seharusnya menjadi tanggung jawab penuh PT Alfa Goldland Realty sebagai pihak pengembangnya, bukan dibebankan kepada APBD yang merupakan uang rakyat Banten—apalagi jika sampai menyedot APBD Kota Tangerang,” pungkasnya.

​DPP AWII menyatakan akan segera melayangkan surat permohonan informasi publik dan konfirmasi resmi kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Tangerang, Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, serta aparat penegak hukum untuk membuka seluruh dokumen kepemilikan aset, warkah SHGB No. 812, dan audit penggunaan anggaran pemulihan Situ Gede kepada publik.

​Kontak Media:

Sekretariat DPP Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII)

Kantor Redaksi & Sekretariat: Kota Tangerang, Banten

Email: sekretariat@awii.web.id

Narahubung: Achmad Sujana / Bang Joe’na (Sekjen DPP AWII)

Pos terkait