MALANG, MPI – PC GP Ansor Kabupaten Malang menyoroti dugaan penganiayaan yang dialami anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, hingga mengakibatkan luka pada bagian bibir dan harus mendapatkan penanganan medis.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Malang, H. Fatkhurrozi, S.E., M.M., menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa pun.
“Demokrasi memberi ruang untuk berbeda, mengkritik, bahkan menyampaikan protes dengan keras. Tetapi ketika sudah masuk pada tindakan kekerasan fisik, maka itu bukan lagi soal perbedaan pendapat. Ada hukum yang harus ditegakkan,” tegas Fatkhurrozi, Jumat (12/9/2026).
Atas peristiwa tersebut, PC GP Ansor Kabupaten Malang melalui LBH Ansor Kabupaten Malang mendorong aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan korban secara profesional, objektif, dan transparan.
Menurut Fatkhurrozi, proses hukum penting dilakukan bukan semata-mata karena korban merupakan anggota DPRD, tetapi untuk memberikan kepastian bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum.
“Siapa pun korbannya dan siapa pun pelakunya, kekerasan tidak boleh dibenarkan. Karena laporan sudah disampaikan kepada kepolisian, kami mendorong agar proses hukumnya berjalan sampai terang peristiwanya dan jelas pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Sementara itu, LBH Ansor Kabupaten Malang menyatakan siap memberikan perhatian terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut serta mengawal proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
PC GP Ansor Kabupaten Malang juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak membawa persoalan tersebut ke dalam konflik yang lebih luas. Penanganan perkara harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Malang adalah rumah kita bersama. Aspirasi silakan disampaikan, kritik jangan dibungkam, tetapi kekerasan juga jangan diberi ruang. Biarkan hukum bekerja dan jangan ada satu pun pihak yang merasa kebal hukum,” pungkas Fatkhurrozi. *













