Tangerang |Patindo – Dinas perumahan pemukiman dan pemakaman Kabupaten Tangerang (DP3) Kabupaten Tangerang diduga telah membagi-bagi paket proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 khususnya pada anggaran APBD.
Adapun pembagian paket pekerjaan PL ini dilakukan diduga sebagai uang “tutup mulut” atau suap terhadap sejumlah oknum masyarakat yang mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers agar tidak mengungkit-ungkit kinerja Dinas DP3 Kabupaten Tangerang.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media di lapangan, mulai pada hari Selasa (10/11/2026), oknum pegawai Dinas Perumahan pemukiman dan pemakaman Kabupaten Tangerang berinisial N menghubungi orang-orang yang yang mengatas namakan profesi sebagai kontrol sosial yaitu LSM dan wartawan dengan memberikan judul paket proyek penunjukan langsung (PL).
Adapun nilai pagu anggaran masing-masing paket PL yang dibagi-bagikan Dinas DP3 Kabupaten Tangerang diduga berkisar antara Rp 120.000.000 sampai dengan nilai pagu anggaran Rp 200 juta.
Judul paket PL yang dibagi-bagikan oleh Dinas Perumahan pemukiman dan pemakaman Kabupaten Tangerang kepada sejumlah oknum wartawan dan LSM lantas dijual kepada kontraktor yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang dengan fee sebesar 10 persen sampai dengan 15 persen per judul paket PL.
Informasi lain yang berhasil dihimpun awak media Warta Hukum, pembagian judul paket PL tidak merata, dimana ada yang satu judul paket PL dibagi untuk dua orang LSM atau wartawan, dan ada juga memang yang satu judul paket hanya untuk satu orang saja,ada berupa duit, tergantung kedekatan oknum LSM dan Wartawan kepada Dinas DP3 Kabupaten Tangerang.
Bagi-bagi paket PL juga patut diduga untuk menutupi permasalahan karena buruknya kinerja Dinas DP3 Kabupaten Tangerang, khususnya tahun anggaran 2026 pembangunan spal, paving atau hot mix yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Ketika hal ini hendak dikonfirmasi oleh wartawan Media Patroli Indonesia ke Kepala Dinas DP3 Kabupaten Tangerang, tidak berhasil ditemui, dan bahkan no TLP pun diblokir, demikian juga dengan jajaran Kepala Bidang, Kasi dan pejabat lainya tidak ada yang bisa dihubungi.
Disisi lain, Achmad Sujana selaku Sekjen dari Dewan Pimpinan Pusat – Aliansi Wartawan Independen Indonesia turut berkomentar dan ucapkan akan soroti hal ini hingga kepada pelaksana dan juga pengawasan dari Konsultan dan APIP.
“Aparatur harus bisa tegas dan kelihatan kinerjanya, jangan asal membagikan ke Pelaksana dan Kontraktor yang kenal.” Ucap Sekjen DPP AWII yang dikenal bang Joe atau bang Joe’na. Selasa (10/11/2026).
“Dan terkait layanan Dinas di pekerjaan pembangunan pun harus mengingat ada hal penting yang harus diinformasikan kepada masyarakat melalui awak media, sesuai UU PERS dan UU KIP.” Pungkasnya.
Pelanggaran pada menghalangi Tupoksi Pers dan UU KIP dapat dijerat Pidana.
Dan Administrasi di Pemerintahan juga harus dibuka transparan, tidak ada lagi KKN dan akan diawasi oleh kontrol dari sosial masyarakat, khususnya Pers.
Penulis : J. Siahaan/Kaperwil Banten













