MPI, GARUT – Sebuah bangunan megah berdiri di Jalan Raya Bayongbong Nomor 62, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar). Diduga Belum berijin Tuai Sorotan, bangunan tersebut disebut-sebut akan digunakan sebagai gerai minimarket MR DIY.
Namun, keberadaan bangunan tersebut menjadi sorotan lantaran diduga belum memiliki kelengkapan legalitas perizinan dari Pemerintah daerah (Pemda).
Informasi yang diperoleh menyebutkan, bahwa bangunan itu hingga saat ini pun belum ada kelengkapan perizinan yang menjadi dasar pendirian bangunannya.
Proses yang ditempuh oleh para pemilik bangunan dan pihak perusahaan terkait izin, memang masih terkendala. Rencana pembangunan selesai, langsung akan di operasional di minimarket tersebut.
Kondisi itu juga mendapat perhatian dari pihak Kecamatan Bayongbong. Lalu Kasi Trantib Kecamatan Bayongbong, dan pak Camat setempat.

Pihak-pihak petugas itupun mengakunya bahwa belum ada yang menerima info dari pihak yang bersangkutan untuk mengurus maupun membahas proses permohonan izin membangunnya.
Menurut petugas, pihak perusahaan dari minimarket bahkan disebut tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan terkait keberadaan bangunan yang berada di wilayah Kecamatan Bayongbong tersebut.
“Bahkan sekedar bahasa permisi pun sama sekali tidak ada,” ujar Kasi Trantib.
Ia menilai, komunikasi dengan pemerintah wilayah semestinya dilakukan sejak awal, terutama berkaitan dengan pembangunan maupun kegiatan usaha yang berada di wilayah kecamatan.
“Keberadaan bangunan yang diduga belum menempuh proses perizinan tersebut kini menjadi perhatian, mengingat setiap pembangunan dan kegiatan usaha pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan administrasi serta perizinan yang berlaku.” Jelasnya saat dikonfirmasi awak media di Kantornya saat Minggu lalu terjadwal konfirmasi.
Di tempat lain, Achmad Sujana yang selaku Sekjen di DPP AWII (P3/10/2026)
Bemberikan wawasan dan harapkan hal itu dapat ditindak tegas melalui pesan WhatsApp nya, Kamis siang tadi (20/08).
“Kedepan, kami akan kordinasi dengan semua Instansi Terkait serta melakukan pengecekan terhadap semua legalitas bangunan dan izinnya tersebut untuk memastikan seluruh proses administrasi bangunan tersebut sudah kantongi IMB atau PBG sebagai izin resmi dari Pemda agar teratur.” Ujarnya.
“Jika pembangunan itu ada RAB ataupun rencana operasional minimarket telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, barulah itu boleh dilaksanakan.” Imbuhnya.
“Sebaiknya tindakan tegas dari APH di lingkungan setempat menghentikannya, dan masyarakat harus turut mengawasi atas penertiban dan sangsi hukumnya, karena pelanggaran itu produk hukum.” Pungkasnya. *













