Banteng Jember Ambil Sikap Tegas Terkait Polemik Pokir DPRD Kabupaten Jember

Patroli Indonesia | Jember – DPC PDI Perjuangan bersama Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jember menggelar siaran pers pada hari Jumat Pon (22/04/2022) bertempat di Kantor DPC PDIP Jember. Jumpa pers ini dilaksanakan sebagai bentuk pernyataan sikap DPC PDIP Jember dan Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jember terkait polemik pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Jember sekaligus sebagai wujud nyata pertanggungjawaban partai kepada wong cilik sebagai pemegang daulat.

Pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD sesuai dengan pasal 55 huruf (a) peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan Saran dan Pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja paling lambat 5(lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Peraturan selanjutnya soal Pokok Pikiran juga diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan ayat 3 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyusunan Rencana Awal RKPD, DPRD memberikan Saran dan Pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses/Penjaringan Aspirasi masyarakat sebagai Masukan dalam Perumusan kegiatan, Lokasi kegiatan, dan Kelompok Sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Berpijak pada beberapa peraturan diatas, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jember justru menyayangkan atas kebijakan Bupati/ Eksekutif yang mengharuskan Pokir hanya Boleh terkait dengan program kegiatan Infrastruktur. Padahal Aspirasi masyarakat sebenarnya Beragam. Begitu juga sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD setidaknya menyangkut 9(sembilan) Tematik Program Unggulan yang merupakan Komitmen Politik Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2025. Karenanya, tentu Tidak Akan Selaras dengan RPJMD jika Pokir hanya Boleh untuk program kegiatan dalam bentuk Infrastruktur.
Kemudian, dalam siaran pers nya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember Melarang seluruh anggota fraksinya di DPRD Kabupaten Jember untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok atas terealisasinya pokir yang diusulkan melalui APBD Kabupaten Jember.

Sumber: Press Release DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember.

Pos terkait