Ilustrasi Foto Kerbau Dikandang
MPI | NGAWI – Pemerintah melalui Kementerian / Dinas terkait beberapa tahun silam memberikan bantuan ternak kerbau untuk Kelompok Ternak (Pokter) untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya untuk pokter yang berada di Grogol Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Jawa Timur dan pokter tersebut di ketuai Parman. Kamis (31/07/25)
Bantuan ternak tersebut bertujuan untuk membantu kesejahteraan warga lewat beternak sekaligus menjaga populasi hewan ternak Kerbau tidak punah . Namun sangat di sayangkan karena diduga bantuan kerbau itu sekarang sudah habis.
Menurut keterangan warga yang namanya tidak mau dipublikasikan saat dikonfirmasi tim awak media mengatakan,” Iya mas.. beberapa tahun yang lalu memang benar pak Parman menerima bantuan ternak kerbau, kalau masalah tahun berapa dan jumlahnya berapa saya sudah lupa, lagian saya juga tidak diberitahu. Tapi semua orang disekitar sini semua tahu kalau pak Parman menerima bantuan ternak kerbau. Tapi kelihatannya kerbau itu sekarang sudah habis tinggal kandangnya saja, ” terang warga.
Sementara itu Parman selaku ketua pokter saat tim media menghubungi lewat WhatsApp untuk diklarifikasi terkait bantuan kerbau yang diduga habis tersebut mengatan,” Silahkan diberitakan, (berita ora medeni) berita tidak menakutkan,” terang Parman via chat.
Sedangkan tim awak media mengklarifikasi Parman terkait bantuan kerbau yang diduga habis hanya sekedar menjalankan tupoksinya sebagai jurnalis berkaitan dengan UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana segala sesuatu bantuan apapun dari pemerintah masuk ranah publik yang siapapun warga negara berhak tahu.
Bila semua dugaan beberapa warga terkait bantuan ternak kerbau dikelompok Parman benar sudah habis maka warga mendesak agar :
Inspektorat Daerah dan Dinas Peternakan segera turun tangan melakukan audit lapangan.
Aparat penegak hukum (APH) agar menelusuri keberadaan bantuan yang hilang dan meminta pertanggungjawaban dari Parman selaku ketua kelompok ternak.
Pemerintah desa segera memfasilitasi mediasi dan membuat laporan ke tingkat kabupaten.
Jika terbukti terjadi penyelewengan, masyarakat berharap proses hukum ditegakkan secara transparan agar kasus serupa tidak terulang. Warga menegaskan bahwa tindakan seperti ini mencoreng tujuan program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
(Tim : bersambung)
