Bos Ungke Kembali Disorot, Aktivitas PETI di Huntuk Diduga Beroperasi Lagi di BOLMUT

Oplus_131072

MPI, BOLMUT – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga menggunakan alat berat di wilayah Huntuk, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mempertanyakan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) setelah beredar informasi bahwa aktivitas pertambangan ilegal tersebut diduga kembali beroperasi usai sebelumnya sempat dihentikan melalui penertiban.

Berdasarkan keterangan sejumlah penambang lokal, aktivitas PETI di kawasan Huntuk disebut-sebut kembali berjalan dengan menggunakan alat berat. Padahal, sebelumnya aktivitas tersebut dikabarkan telah dihentikan setelah adanya tindakan penertiban dari pihak kepolisian.

Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Selain berpotensi merugikan negara dari sektor pendapatan, aktivitas pertambangan tanpa izin juga dikhawatirkan menimbulkan dampak lingkungan yang serius dan berkepanjangan bagi masyarakat sekitar.

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada aktivitas tambang ilegal tersebut, tetapi juga kepada pihak-pihak yang diduga berada di balik operasional PETI.

Nama “Bos Ungke” kembali menjadi perbincangan warga karena disebut-sebut sebagai sosok yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Namun hingga kini, belum terlihat adanya tindakan hukum yang secara terbuka menyasar pihak yang diduga sebagai aktor maupun pemodal kegiatan tersebut.

Kembalinya aktivitas PETI setelah sebelumnya ditertibkan memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum memberikan efek jera kepada para pelaku.

Publik pun mempertanyakan sejauh mana komitmen pemberantasan pertambangan ilegal yang selama ini digaungkan pemerintah dapat diwujudkan di lapangan.

Masyarakat menilai maraknya aktivitas PETI bertentangan dengan berbagai arahan pemerintah pusat terkait pemberantasan pertambangan ilegal.

Jika aktivitas tersebut benar masih berlangsung, maka diperlukan langkah tegas dan terukur dari aparat penegak hukum untuk memastikan supremasi hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pelaku pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Publik berharap Polda Sulawesi Utara bersama instansi terkait segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan beroperasinya kembali PETI di Huntuk.

Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar penindakan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, maupun pihak lain yang diduga mendukung aktivitas ilegal tersebut.

*Team

Pos terkait