MPI, Madiun – Transportasi merupakan kebutuhan krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk kelompok pelajar. Tingginya volume kendaraan pribadi pada jam berangkat dan pulang sekolah memicu kemacetan, di sisi lain banyak pelajar dibawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terpaksa membawa sepeda motor sendiri ke sekolah. Hal ini memicu tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan kerawanan kecelakaan di jalan raya yang melibatkan anak sekolah. Ditambah lagi, beban biaya transportasi harian kerap menjadi kendala ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sejalan dengan itu Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sedikit banyak akan berdampak pada Kota/ Kabupaten khususnya sektor layanan publik yang paling rentan terkena dampak. Untuk mengatasi dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil satu kebijakan di bidang anggaran yaitu anggaran yang berorientasi pada pelayanan publik artinya penggunaan anggaran yang mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau program yang langsung dirasakan rakyat, salah satunya adalah Program Pelayanan Bus Sekolah Gratis.
Program Pelayanan Bus Sekolah Gratis ini diwujudkan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai bentuk nyata kehadiran Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memberikan pelayanan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu menjamin akses pendidikan yang aman, mudah, dan merata atau merangkul semua pihak tanpa diskriminasi. Sampai sejauh ini terdapat 3 (tiga) armada bus Sekolah Gratis yang melayani antar jemput siswa-siswi atau pelajar sekolah dengan rute Pilangkenceng – Caruban, Segulung – Dolopo dan Suluk Pagotan dengan Jadwal yang telah ditentukan yaitu berangkat antara pukul 05.45 WIB – 06.45 WIB dan penjemputan antara pukul 14.00 WIB – 15.00 WIB. Rata-rata masing-masing armada bus dapat melayani antar jemput siswa-siswi sejumlah 42 pelajar per hari atau antara bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2026 sejumlah 12.125 pelajar.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Suryanto, SE, M.Si menyampaikan, “Memang armada yang ada saat ini masih kurang. Dan itu sudah kami kirim surat permohonan penambahan armada ke pemerintah pusat atau kementrian. Dan kami juga berusaha untuk bersinergi dengan DAMRI. Mudah-mudahan secepatnya permohonan ini segera terealisasi”. (26/8/2026)
Program Pelayanan Bus Sekolah Gratis ini menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung pendidikan dan transportasi yang inklusif serta berkelanjutan melalui anggaran yang memperioritaskan kebutuhan nyata, kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
Dilokasi terpisah, Kepala Bidang Angkutan, Tjahjo Sukmono Djati, SE, MM mengatakan, “Dengan adanya bus sekolah gratis ini siswa tidak terlambat tiba di sekolah ataupun pulangnya, karena jadwalnya sudah ditentukan. Selain itu siswa bisa belajar berinteraksi dengan siswa lain sekolah. Karena didalamnya ada beberapa siswa dari sekolah-sekolah yang dilewati bus sekolah gratis tersebut”.
Dengan adanya fasilitas tersebut, para siswa tidak perlu lagi khawatir mencari kendaraan menuju sekolah. Kehadiran bus sekolah juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga mampu membantu mengurai kepadatan lalu lintas, khususnya di sekitar kawasan sekolah pada jam sibuk.
(EHP22)













