Copot Kepala SMKN 2 Panyabungan Dugaan Selewengkan Dana BOS dan Pungli

MPI, MADINA – Modus terbaru mencakup pungutan berkedok sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk iuran kegiatan sekolah,yang melanggar peraturan Komite Sekolah dan PERMENDIKBUD.

Kepala sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Panyabungan kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera utara (Sumut) diduga keras telah tunaikan Pungutan Liar (Pungli) dengan bertemakan SPP.

Hal ini disampaikan M. Yakuf Lubis selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tamperak di Panyabungan kepada wartawan, pada Rabu (04/03/2026).

Pasalnya, sekolah negeri yang dibiayai oleh negara lewat Biaya Operasional Sekolah (BOS) lalu menerapkan pembayaran SPP kepada siswa-siswinya dengan angka atau nilai yang ditentukan/ditetapkan itu suatu perbuatan pungli bertopeng SPP,” jelas M. Yakuf.

“Larangan pungutan SPP berdalih sumbangan di sekolah negeri diatur ketat oleh Permendikbud No. 75 Tahun 2016, yang melarang Komite Sekolah melakukan pungutan wajib, mengikat, dan ditentukan jumlahnya kepada orang tua murid,” tambah Muhammad Yakub Lubis.

Selain itu,menurut informasi hasil tinjauan pada siswa-siswi SMKN 2 Panyabungan bahwa setiap bulannya dibebankan biaya SPP senilai/sekitar Rp.50.000,-/siswa-siswi/bulan, meski dana BOS terus mengalir ke sekolah yang terduga juga diselewengkan.

Hal itu menjadi dugaan keras LSM Tamperak kepada kepala sekolah tersebut dengan kategori indikasi yang sangat kuat.

“Berpatok pada keterangan beberapa siswa-siswi SMKN 2 Panyabungan kepada kami baru-baru ini bahwa kutipan SPP itu terus dilakukan pihak sekolah meski ada aturan yang eksplisit melarangnya, bahkan kita sudah melayangkan surat bentuk konfirmasi ke pihak sekolah namun sampai kini belum ada jawaban yang jelas,” lanjutnya.

Dari berbagai hal itu,meski belum ada klarifikasi dari pihak sekolah, pihak LSM Tamperak Madina bakal membawa permasalahan ini ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dikarenakan menurutnya sudah ada indikasi pidana khusus sesuai penemuan di lapangan.

“Kemudian,kami minta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) provinsi Sumut untuk segera mencopot kepala SMKN 2 Panyabungan yang diduga tidak mampu mengemban tugas kepala sekolah yang kompeten atau dari sisi lain kita lihat kondisi sekolah yang jauh dari stabilisasi perawatan yang kontekstual berbanding anggaran yang terpakai. yang mana anggaran yang di kelola bernominal besar yakni kurang lebih dari Rp 2 Milyar setiap tahunnya,” Tutup Yakuf.

Kesimpulan yang dirangkum hingga berita ini dibuat, belum ada muncul penjelasan yang diutarakan dari kepala sekolah maupun pihak SMKN 2 Panyabungan atas dugaan yang dilontarkan LSM Tamperak Madina dan media ini masih menunggu klarifikasi pihak SMKN 2 Panyabungan untuk kelanjutannya.

(S.Nasution)

Poto depan Komplek SMKN 2 Panyabungan Madina Sumut

Pos terkait