MPI,Ciamis jabar – Dedi Mulyadi Sebsgai Pj Gubernur Jabar pada tahun 2024 sangat mengapresiasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Jawa Barat bidang pendidikan,keagamaan,Yayasan ,Lembaga,Ormas .
Dana tersebut di gelontorkan melalui Program Bantuan Dana Hibah yang ditandatangani oleh PJ Gubernur yaitu Peraturan Gubernur No. 1 tahun 2024 Tanggal, 8 Januari 2024.
Hasil observasi lapangan, pihak Media Patroli Indonesia, menemukan beberapa kejanggalan dalam teknis penyaluran dana hibah tersebut, terutama adanya pengondisian yang berpusat satu pintu yang dilakukan oleh saudara “ Y” CS
Setelah melalui pengumpulan keterangan dari beberapa narasumber ternyata banyak pihak yang mengeluhkan dengan adanya pengondisian satu pintu, karena menurut dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh pihak penerima manfaat kebijakan aturan main yang dibuat sangat memberatkan.
Bukan hanya diminta untuk anggaran pengondisian proposal dan LPJ pihak broker pun meminta bagian 30-35% dari jumlah anggaran yang diterima setiap penerima manfaat.
Tidak sampai disitu saudara “Y” CS yang diduga sebagai broker, diduga telah banyak meloloskan proposal piktif bahkan sampai ada yang bernilai fantastis senesar 1,2 Milyar.
Kegiatan tindak kejahatan ini di duga karena kurangnya pengawasan,sehingga para pelaku mafia proposal merasa punya ruang gerak yang leluasa dalam pengondisian tindak kejahatannya tersebut.
Dari banyaknya data Yayasan, Lembaga Keagamaan, Kober serta LPPM yang menerima bantuan, diduga telah mengakibatkan kerugian negara begitu besar, sampai milyaran rupiah.
Sampai saat ini Biro Kesra beserta jajarannya seolah tutup mata dengan banyaknya dugaan Yayasan atau Lembaga yang diduga fiktif
Menyikapi hal ini pengamat Anggaran Pemerintah” Asep Nurdin,menyampaikan pesannya dalam pesan singkat Watshap :
” mau berjalan sesuai rull nya gimana? mekanisme awal pengajuan dan pengawasannya carut marut “ Ujar Asep Nurdin kepada Crew Media Patroliindonesia.com
Penulis : Asmal













