MPI, Madina – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menerima Laporan Pengaduan tentang dugaan pelanggaran Pilkada sesuai tanda terima maupun bentuk dokumentasi dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) yang terhitung akan menuju waktu hampir dua minggu lamanya.
Namun tanggapan progres penanganan belum juga tuntas / tersahuti oleh pihak Bawaslu Madina, hal ini disampaikan Syamsuddin Nasution selaku ketua DPK FKI-1 Madina pada awak media Senin, (30/09/2024) di Penyabungan.
Dalam ungkapan kekecewaannya itu Syamsuddin menyampaikan, “Seingat kami kurang lebih 11 (sebelas) hari dari awal masukkan pelaporan ke Bawaslu Madina sampai kini progres penanganan belum ada kami terima, dan dengan berbagai tinjauan dari kami Laporan yang berkategori baru masuk dari pihak lain sudah tersahuti hingga kami muncul dugaan bahwa Bawaslu Madina memakai kata “Lamban” menanggapi pelaporan DPK FKI-1 Madina,” pungkasnya.
Disamping itu, ia juga menambahkan, “Secara tersurat kami akan membuat surat susulan / konfirmasi progres penanganan laporan tentang kelambanan yang kami duga tersebut, sebab kami telah memberikan pelaporan tersebut yang seyogyanya sudah tersahuti pihak Bawaslu namun kami dapat sahutan terbelakang dari pelaporan itu, hingga kini belum kami terima jawaban.” Ungkapnya.
Yang menimbulkan kami merasa pelaporan kami berstatus terbiar, kemudian kami sudah siapkan bentuk surat susulan/konfirmasi tersebut untuk kami antar besok ke kantor Bawaslu, maka dengan semua kejadian seperti ini kita meminta pada pihak Bawaslu agar cepat tanggap atas semua laporan masuk dari pihak manapun demi kestandartan tugas mereka,” tambahnya.
(S.Nasution)













