MPI, MINAHASA TENGGARA – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hutan Lindung Kebun Raya Megawati Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, kembali menjadi sorotan. Meski penertiban terhadap tambang ilegal kerap dilakukan, sejumlah lokasi diduga masih beroperasi hingga saat ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan, terdapat sedikitnya lima titik aktivitas penambangan yang diduga masih aktif. Satu titik berada di wilayah Nibong yang disebut merupakan lahan milik Dede Tjhin alias Ci Dede. Sementara tiga titik lainnya berada di kawasan Rotan, yang menurut sumber dikelola melalui kerja sama dengan sejumlah pihak berinisial E, V, dan W. Satu titik lainnya berada di wilayah Belang yang disebut bekerja sama dengan seorang mantan hukum tua.
Sumber menyebut aktivitas penambangan tersebut berlangsung secara terbuka. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Keberadaan aktivitas PETI tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sejumlah warga berharap aparat segera melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut serta mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Pemerintah pusat sendiri telah menegaskan komitmennya dalam memberantas pertambangan ilegal. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindak tegas praktik PETI karena dinilai merugikan negara, merusak lingkungan, serta berpotensi menimbulkan bencana ekologis.
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan dikenai denda paling banyak Rp100 miliar.
Sejumlah kalangan juga meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan dalam menangani dugaan aktivitas PETI di Ratatotok.
Mereka menilai penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Minahasa Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait informasi dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI tersebut. Redaksi telah berupaya menghubungi pihak kepolisian untuk memperoleh konfirmasi dan akan memuat penjelasan atau klarifikasi sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini apabila terdapat keberatan, klarifikasi, maupun informasi tambahan yang perlu disampaikan. (*)













