Diduga Ketua BPD Desa Kunkun Terima Suap dan Terlibat Penyelewengan ADD 2024

MPI, Madina, Sumut – Pengelolaan pada Pembangunan desa dari Anggaran dana desa (DD), di desa Kun-Kun, kecamatan Natal, kabupaten Mandailing Natal (Madina), provinsi Sumatera Utara (Sumut) diduga adanya penyimpangan.

Lahirnya ketidakpuasan masyarakat setempat terhadap pengelolaan dana desa yang semakin meningkat setelah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kun-Kun yang sebelumnya aktif mendukung pengaduan terkait penyalahgunaan dana desa, namun kini tervisual acuh tak acuh, dan dugaan adanya kerjasama dengan kepala desa Kunkun Zaharuddin.

Perubahan sikap itu mengejutkan para warga yang semula berharap Ketua BPD tersebut dapat konsisten untuk dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat Kunkun.

Awalnya, saudara Jordi Iskandar Muda selaku ketua BPD desa Kunkun dikenal sebagai sosok yang sangat proaktif pada fasilitasiasi pengaduan masyarakat yang terkait dugaan penyelewengan dana desa yang telah dilaporkan sebelumnya. Yang mana, setelah beberapa bulan ini sikapnya mengalami sikap perubahan yang menyolok.

Ia kini terlihat mengabaikan aspirasi warga yang lebih cenderung mendukung kebijakan Zaharuddin (kepala desa) yang telah diduga melakukan penyelewengan, penyalahgunaan anggaran DD dari tahun 2019 sampai dengan saat ini.

Hal itu disampaikan masyarakat Kunkun pada Rabu (26/2/2025).

“Kami sangat kecewa pada ketua BPD desa Kunkun yang dahulu kami andalkan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat kini malah berpihak kepada kepala desa,” keluh Mirdan, salah satu warga desa yang aktif dalam upaya perbaikan pengelolaan dana desa.

Disamping itu, masyarakat semakin curiga setelah mengetahui bahwa beberapa keputusan yang diambil Ketua BPD akhir-akhir ini cenderung menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan umum.

Beberapa warga mulai bertanya-tanya terkait kemungkinan adanya imbalan atau keuntungan pribadi yang diterima ketua BPD dari kolusinya dengan Kepala Desa.

“Kami harap ini hanya asumsi, tetapi semua tanda-tanda mengarah ke situ. Tidak mungkin seorang pemimpin desa beralih arah tanpa alasan yang jelas,” kata Syarizal selaku salah satu tokoh masyarakat.

Lanjut, kecurigaan ini semakin menguat ketika kelompok masyarakat yang sebelumnya bersatu dalam pengaduan merasa sulit untuk berkomunikasi dengan ketua BPD. Ketidakjelasan dan ketidakterbukaan dalam pengambilan keputusan memperburuk kepercayaan warga terhadap lembaga tersebut.

“Kami ingin semua dugaan ini diusut tuntas. Jika benar ada sesuatu yang tidak beres, maka semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegas Prengki salah satu masyarakat Kunkun.

Kemudian, perubahan sikap ketua BPD ini menciptakan kesan bahwa upaya masyarakat untuk mengadukan dugaan penyalahgunaan dana desa dianggap remeh dan tidak dapat diindahkan.

Sejumlah warga mengkhawatirkan bahwa kolusi antara ketua BPD dan kepala desa bisa memperparah masalah dan menghambat penegakan hukum yang seharusnya menjamin transparansi penggunaan anggaran pada publik.

Sikap baru yang muncul ketua BPD ini tidak hanya mengundang rasa kekecewaan, tapi juga memicu keraguan di kalangan masyarakat terkait integritas lembaga tersebut. “Kami merasa ditinggalkan.Seharusnya BPD menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, tetapi kini justru berbalik arah,” ungkap Budiman Ketua Karang Taruna Desa Kun-Kun.

Masyarakat desa Kun-Kun berharap, agar seluruh pihak berwenang (APIP/APH), termasuk Inspektorat dan Kejaksaan, segera Menuntaskan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dana desa ini.

Mereka meminta agar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa dijunjung tinggi demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

“Keberanian dalam menyuarakan ketidakpuasan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan di tingkat desa khususnya desa Kunkun,” Pinta masyarakat Kunkun.

(S.Nasution)

Pos terkait