MPI, Sumenep, Madura – Pas Kecil sangatlah penting di miliki oleh kapal-kapal berukuran kurang dari GT 7, selain untuk menunjang keselamatan pelayaran, berguna juga untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh wilayah tersebut.
Selain itu Pas Kecil maupun Pas Besar merupakan salah satu dokumen penting yang dapat digunakan sebagai kepemilikan kapal, surat tanda kebangsaan kapal, dokumen kelengkapan berlayar bahkan untuk jaminan kredit.
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2018 pasal 163 yang menyatakan bahwa Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) Indonesia wajib dimiliki oleh setiap kapal yang didaftarkan di Indonesia dengan gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun.
Namun sangat disayangkan, kebijakan pemerintah tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat kepulauan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, khususnya masyarakat pemilik kapal Taxsi, yang mana setiap tahunnya dikenakan biaya Rp150.000,- sampai Rp300.000,- bayar ke Unit Penyelenggara Pelabuhan Sapeken untuk perpanjangan Pas Kecil saja.
Dari beberapa keterangan Nahkoda Taxsi di kepulauan Sapeken, pria berinisal Mm dan Aw, melalui sambungan telepon selulernya mengatakan dengan tegas bahwa setiap tahun untuk biaya perpanjangan Pas kecil dikenakan biaya Rp300.000,- dan 150.000,- tergantung GT (Gross Tonnage).
Kemudian, Nahkoda Taxsi kapal berinisial H juga mengatakan di setiap tahun membayar Retribusi Rp 300.000,- untuk perpanjangan Pas, langsung ke Kantor Syabandar Sapeken dan setiap berlabuh ada tagihan Retribusi dari Pemerintah Desa Sapeken sebesar Rp 20.000,- yang katanya untuk bea perawatan pelabuhan dari tahun 2023 atau tahun ini.
“Dan untuk ijin olah gerak, saya sendiri jadi nahkoda mulai tahun 2005 sampai sekarang 2023 tidak ada pemberitahuan atau semacam sosialisasi dari kantor UPP setempat. Jika ijin olah gerak itu dibutuhkan saya siap mengurus,” ungkap dirinya melalui sambungan telepon seluler sekira jam 17:40 Jumat (23/06/2023).
Begitu juga dengan penjelasan Aw Nahkoda kapal taxsi. Kalau perpanjangan Pas Kecil Kapalnya dikenakan biaya Rp 150.000,- lebih dan setiap berlabuh di Pelabuhan tua atau Pelabuhan lama Sapeken dikenai Retribusi oleh Pemerintah Desa Sapeken sebesar Rp20.000,- yang dikelola oleh BUMDes Sapeken.
Berbeda dengan keterangan Kepala Kantor UPP Sapeken Mochamad Djumari, SE.,MM
bahwa soal perpanjangan Pas Kecil itu tidak perlu lagi diperpanjang karena Pas tersebut dapat dipergunakan seumur hidup, hanya di setiap tahun perlu di endorse itupun tidak dipungut biaya.
“Tujuan dari di endorse itu sendiri agar kapal tersebut diketahui kalau masih beroperasi atau aktif, dan takutnya ada penyalagunaan Pas,” jelas Djumari.
Terkait dengan penjelasan Nahkoda Taxsi ke Media, dirinya nenyatakan soal pembayaran ke kantor Sabandar Sapeken setiap tahun Rp150.000,- sampai Rp300.000,- itu saya pastikan gak ada karena itu kasus lama.
“Dan untuk Pas Kecil serta endorse setiap tahun itu gratis, karena di berkas kita itu ada jelas dan juga ada ijin yang dikeluarkan oleh kepala Desa Setempat, yaitu ijin trayeknya.” Jelas Kepala kantor UPP Sapeken Djumari.
Ketika ditanya soal ijin olah gerak, Djumari menegaskan kalau itu sangat penting sekali untuk kapal taxsi di kepulauan Sapeken, tegasnya melalui sambungan teleponnya di WhatsApp, Sabtu (24/06/2023).
Begitu juga dengan penjelasan Kepala Desa Sapeken, Joni Junaedi soal kinerja Kepala Kantor UPP Sapeken. “Dari sekian lama dan banyaknya Kepala Kantor UPP yang ditugaskan di Sapeken, yang paling aktif adalah pak Djumari. Baru empat bulan bertugas sudah empat kali datang ke Sapeken.” Paparnya.
Joni Junaedi selaku Kepala Desa Sapeken, mengiyakan mengenai penarikan Retribusi sebesar Rp20.000,- setiap hari kerja, untuk semua taxsi perahu terutama taxsi yang rutinitas berlabuh di Pelabuhan tua atau lama di Kecamatan Sapeken.
Dengan tujuan penarikan Retribusi tersebut tak lain untuk biaya perawatan Pelabuhan tua atau Pelabuhan lama, yang mana pada pengelolaannya sudah diserahkan ke pihak Bumdes Desa Sapeken, karena Desa sudah berstatus Desa Mandiri.” Terang Joni.
“Dan kalau memang ada yang keberatan dengan penarikan Retribusi Rp20.000,- dari BUMDes Sapeken yang tujuannya untuk biaya perawatan pelabuhan, tidak apa-apa, kan bisa juga mencari pelabuhan lain, yang seperti pelabuhan perintis atau pelabuhan masyarakat lainnya.” Tegas Joni melalui sambungan telepon WhatsApp juga di hari yang sama.
( Gusno )













