Diduga Langgar UU Minerba, Tipidter Gerebek Lokasi PETI Tanoyan KM-7 dan Sita Sejumlah Alat Berat

MPI, BMR, BOLMONG – Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri melakukan operasi penindakan tambang ilegal di Desa Tanoyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, pada Senin, 02 Agustus 2026.

 

Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa alat berat dan peralatan pertambangan lainnya dari lokasi yang diduga tidak mengantongi izin alias “PETI”

Menurut keterangan warga, aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi pegunungan Tanoyan sudah berlangsung sekitar tiga bulan, dan ini sudah sangat banyak menimbulkan banyak tanya dikalangan warga, lebih khusus warga penambang lokal yang ada di Desa Tanoyan dan sekitarnya.

 

Dalam operasi itu, Tipidter dengan beberapa personilnya saat tiba dilokasi, langsung memasangkan pita kuning dan menyita sejumlah alat berat beserta barang bukti lainnya yang mereka para pelaku gunakan untuk pengolahan tambang yang dugaan belum berijin.

 

Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara, Resmol Maikel mengungkapkan bahwa para pelaku dijerat dengan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, tentang Penambangan Tanpa Izin, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Diminta penyidik agar dalam penanganan kasus ini harus lebih mempertegas, bahwa kegiatan mereka itu harus dijerat dengan pasal berlapis terkait perusakan lingkungan dan TPPU, “Kali ini harus ada kejelasan penanganannya, jangan hanya berakhir dan menghilang begitu saja barang buktinya”, pinta Resmol.

 

Menurut data dan investigasi Lembaga kami, tambah Resmol Maikel, selama ini begitu banyak alat berat sitaan dari lokasi pertambangan yang tidak berijin, namun alat beserta para pelakunya tidak diketahui sampai dimana kelanjutannya, “Lembaga yang kami pimpin, siap mengawal dan memantau sejauh mana penanganan kasus ini, dan kali ini harus selesai sampai pada pembekingnya, agar supaya jelas dalam penanganan pelanggarannya”, tutup Resmol Maykel.

 

Tayangan dalam narasi pemberitaan ini membutuhkan klarifikasi atau hak jawab dari yang terkait, jaminan hak jawabnya bila ada akan kami tayangkan dalam media kami yang sama. (*)

Sutimin Tubuon Ka.Biro BMR

Pos terkait