Diduga Life Skill Dana Desa Fiktif, Dokumen Sertifikat Hanya Penyokong Semata

MPI, Madina – Penyimpangan kegiatan Dana Desa (DD) dugaan kuat Fiktif di desa Jambur Padang Matinggi kabupaten Mandailing Natal (Madina) kaitan aktivitas alokasi anggaran tahun 2023, eksplisit jadi sorotan salah satu kegiatan yang menuai kritik kalangan publik adalah pelatihan Life Skill aparatur desa ke kota Medan yang diduga tidak pernah dilaksanakan.

Durasi rekaman percakapan yang jadi panduan media, bahwa kepala desa menyatakan tiga aparatur desa tidak pernah berangkat mengikuti pelatihan tersebut. Namun, kegiatan tetap dianggap tuntas karena bubuhan sertifikat dan buku pelatihan diterbitkan vendor.

“Biar gak berangkat pun tak apa-apa, yang penting sertifikatnya ada,” ungkap seorang pejabat kepala desa dalam modul rekaman.

“anggaran kegiatan sebesar Rp 20 juta, namun yang dibayarkan ke vendor hanya Rp15 juta,”tambahnya.

Disamping itu, kepala desa mengaku hanya masuk ke kamar hotel setibanya di kota Medan, sementara dokumen pelatihan langsung diserahkan oleh vendor. Pada penghujung percakapan tersebut, ia meminta agar informasi tidak disebarluaskan ke publik.

Untuk mengklarifikasi, awak media menghubungi Camat Panyabungan Utara. Camat menyatakan bahwa ia belum menjabat pada saat kegiatan itu dilaksanakan.

“Wa’alaikumsalam adikku. Tahun 2023, belum abang Camat-nya adikku,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Selang waktu yang sama,juga disampaikan kepala dinas PMD Mandailing Natal.beliau menyatakan belum mengetahui detail kegiatan tersebut karena belum menjabat pada tahun anggaran berjalan saat kegiatan dilaksanakan.

“Kalau kegiatan 2023, saya belum mengetahui kegiatan apa yang dimaksud,” balasnya singkat.

Pengakuan dua pejabat ini menambah panjang daftar pertanyaan masyarakat terkait transparansi penggunaan Dana Desa. Ketidaktahuan mereka menyoroti lemahnya pengawasan pada kegiatan yang bersumber dari anggaran negara.

Menanggapi hal itu, Gerakan Pantau Keuangan Negara (GPKN) Mandailing Natal menyuarakan keprihatinan dan mendesak tindakan konkret dari instansi terkait. Koordinator GPKN, Muhammad Rezki Lubis, menilai pernyataan kepala desa sebagai indikasi kuat penyalahgunaan dana.

“Pernyataan kepala desa bahwa kegiatan dianggap selesai meski tidak dilaksanakan sangat serius. Ini bukan hanya maladministrasi, tapi berpotensi masuk ranah hukum,” kata Rezki.

Ia juga mendorong Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan audit investigatif terhadap Dana Desa Jambur Padang Matinggi TA 2023.

“Jangan sampai praktik seperti ini menjadi contoh buruk di desa lain. Kalau tidak ditindak tegas, kepercayaan masyarakat terhadap Dana Desa bisa hancur,” tegasnya.

Sampai berita ini terbit, belum ada tanggapan dari pihak vendor maupun klarifikasi lanjutan dari kepala desa. Desakan masyarakat sipil pun terus menguat agar pihak Kejaksaan dan Inspektorat segera bertindak menegakkan akuntabilitas anggaran.

(S.Nasution)

Pos terkait