Diduga Memperkaya diri , Kades Samarang Diminta Warga “,JELASKAN”, Kemana  DBH SE Panas Bumi Digunaka

MPI, Garut Jabar –  Warga Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut Jabar, mendesak pemerintah desa Samarang agar lebih transparan dalam mengelola dana bagi hasil (DBH) bonus produksi panas bumi yang selama ini rutin diterima dari perusahaan pengelola.

Desakan tersebut muncul karena sebagian besar masyarakat mengaku tidak mengetahui secara jelas peruntukan dana yang sejatinya ditujukan untuk kesejahteraan warga desa. Kondisi ini memicu kekecewaan dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Sejumlah warga bahkan menduga dana DBH tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik, melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“99% masyarakat itu tidak tahu tentang distribusi dana bagi hasil,” ujar Yusuf Hidayat, salah satu tokoh masyarakat setempat, Kamis (16/4).

Menurut Yusuf, selama ini kepala desa samarang dinilai keliru dalam memandang fungsi dana bagi hasil panas bumi. Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi kepala desa, melainkan harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti kebijakan perusahaan pengelola panas bumi yang kini tidak lagi menerima proposal langsung dari masyarakat, karena seluruh alokasi dana telah disalurkan melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH)ke rekening desa lewat pemerintah kabupaten.

“Seolah-olah di DBH itu untuk kepala desa. Padahal itu kan buat masyarakat. Apalagi sekarang kan proposal dari masyarakat itu ditolak oleh perusahaan panas bumi karena sudah ada DBHb ke desa,” katanya.

Lebih lanjut, Yusuf mendorong agar dana bagi hasil tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pemekaran desa yang saat ini tengah menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemekaran Desa Samarang menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian dana DBH untuk mendukung proses tersebut.

“Tolong dibantu lah (supaya DBH itu dialokasikan untuk membantu pemekaran)
Tolong dibantulah mengalokasikan untuk pemekaran jangan sampai dialokasikan dari ADD saja,” katanya.

Yusuf juga mengkritik minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana DBH. Ia menilai selama ini pemerintah desa tidak pernah menggelar musyawarah terbuka untuk membahas alokasi dana tersebut.

Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi dipertanyakan, sementara masyarakat berharap adanya keterbukaan agar manfaat dana benar-benar dirasakan secara merata.

H. Ujang Slamet

Pos terkait