MPI, Kabupaten Tangerang – Gerakan Anak Negeri (GAN) menyoroti dugaan pemborosan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, setelah mencermati data dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selasa (21/7/2026).
Berdasarkan hasil penelusuran mereka, terdapat ratusan kegiatan yang dinilai didominasi belanja makan dan minum serta penyewaan hotel dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah.

Amir Gari, perwakilan Gerakan Anak Negeri, menyampaikan bahwa dari sekitar 1.000 kegiatan yang tercantum dalam RUP, terdapat sekitar 437 kegiatan belanja makan dan minum dengan total anggaran yang disebut mencapai hampir Rp7 miliar.
Selain itu, terdapat 16 kegiatan penyewaan hotel dengan nilai anggaran yang disebut melebihi Rp2 miliar.
“Jika digabungkan, anggaran untuk makan dan minum serta penyewaan hotel mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Ini perlu dipertanyakan urgensi dan pertanggungjawabannya karena anggaran tersebut berasal dari APBD yang bersumber dari pajak rakyat,” ujar Amir Gari.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik.
Amir mempertanyakan apakah seluruh kegiatan yang dianggarkan tersebut benar-benar membutuhkan fasilitas makan dan minum serta penyewaan hotel dalam jumlah sebesar itu.
Ia menilai hal tersebut patut dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan dugaan pemborosan anggaran.
“Jangan sampai uang rakyat dihabiskan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aparatur sudah menerima gaji untuk menjalankan program kerja, sehingga setiap pengeluaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Datuk Abdul Nasir (Sekretaris DPD Ormas BADAK BANTEN) Kabupaten Tangerang pun ikut berkomentar tajam ia juga menyoroti peran DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran.
Menurut Datok pria berambut gondrong yang kerap memimpin aksi demo dalam mengkritisi kebijakan publik tersebut, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD dan diharapkan dapat menjalankan tugas tersebut secara maksimal.
“Kami mempertanyakan di mana fungsi pengawasan DPRD. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesan pemborosan,” tegasnya.
Baik Gerakan Anak Negeri (GARI) dan Badan Aspirasi Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) mendesak Dinas Kesehatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran belanja makan dan minum maupun penyewaan hotel sebagaimana tercantum dalam RUP.
Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,terkait sorotan tersebut.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.













