Diduga PTBudi Agung Sentosa, Bandung Menadah Ribuan Ton Batubara TR

MPI, BANDUNG – Pabrik PT Budi Agung di area wilayah Bandung, Jawa Barat telah menerima kiriman Batubara dari Sumatera Selatan (Sumsel) dan diduga berasal dari Tambang Rakyat (TR) Ilegal di Tanjung Enim yang menggunakan Dokumen Terbang (Dokter) untuk Surat Jalan pengantaran hingga ke pabriknya.

“Sejak siang tadi rentetan mobil yang terparkir di sekitaran pabrik PT Budi Agung Sentosa memadati jalan pak, menunggu giliran antrian kami pak,” ujar salahsatu Supir Truck yang berada di lokasi, Jumat (4/7/2025) kemarin.

Foto / Gambar : (Istimewa) Armada Pengiriman Batubara di pinggir jalan raya Ranca ekek, depan PT Budi Agung Sentosa, Bandung, Jabar.

Pasalnya, 7 (Tujuh) Perusahaan terdata sebagai Supplier Batubara dengan mobil armada Dumptruck juga Tronton dengan Bak Mati yang sedang mengantri di Jalan Rancaekek km 24,5 Ds. Cangkuang, kec. Rancaekek, kab. Bandung, prov. Jawa Barat (Jabar) membuat dampak lantas.

Data beberapa mobil terparkir dari PT ;

  1. Supplier Batubara PT BIN
  2. Supplier Batubara PT BBA
  3. Supplier Batubara PT LKA
  4. Supplier Batubara PT TJSP
  5. Supplier Batubara PT AOC
  6. Supplier Batubara PT LB
  7. Supplier Batubara PT KJS

Mobil-mobil tersebut menunggu giliran bongkaran Batubara sejak 2-3 hari lalu.

Kebutuhan Batubara yang digunakan di PT Budi Agung Sentosa yang mencapai 22.000 MT (Metric Tons) setiap bulannya hingga harus memproses permintaan ke beberapa supplier dengan memberikan jadwal antrian untuk belasan armada di setiap harinya sehingga mobil-mobil itu menunggu antrian di luar pabrik, karena stockfile/Gudang di Pabrik masih Penuh.

Kemudian, ada dugaan Batubara yang dikirim ke PT Budi Agung Sentosa itupun bersumber Batubara dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) yang ilegal.

Disinyalir Batubara dikirim ke Bandung, dengan melampirkan Surat Jalan yang dibawa oleh para supir mulai dari lokasi muat (Loading) di Stockfile Batubara dan tempat pengepulan yang berada di lokasi Jakarta dan Banten dan ada juga armada yang terlihat dikirim dari lokasi tambang Batubara dengan Nopol Plat BA 9723 OU yang terdata armada milik PT LKA.

Dari hasil penelusuran awak media yang mengungkap bahwa itu adalah Batubara hasil produksi Tambang Rakyat Tanjung enim (TR) yang menggunakan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang tidak mungkin dapat diproduksi dalam jumlah yang besar di lokasi tambangnya, kecuali di tambang menggunakan alat excavator yang dilarang Pemerintah untuk SIPR.

Pertambangan diduga dari titik Kordinat Simpang Karso, Kandang Ayam dan juga beberapa titik yang diduga tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional dan Produksi di Lokasi Wilayah Tanjung enim, kecuali beberapa wilayah Sumsel lainnya, seperti Tambang AOC Baturaja.

Dikonfirmasi oleh wartawan yang turut meninjau ke titik lokasi antrian armada di depan pabrik PT Budi Agung Sentosa. “Setelah melewati penyebrangan merak, biasanya kami diinstruksikan pengawal untuk di Bongkar muatan Batubara ini di Stockfile ataupun pabrik sesuai arahan pemilik mobil armada kami. Ya seperti pabrik inilah, kemudian Surat Jalan akan diberikan ke kordinator atau pengurus saat mau masuk tempat tujuan (Pabrik) hingga bongkar.” Ungkap Supir Truck yang enggan disebutkan namanya.
“Ya kami menunggu lah disini sampai antrian kami disuruh masuk ke pabrik, bisa 2-3 hari mengantri,” imbuhnya.

 

Dan saat dikonfirmasi lebih lanjut, supir itupun menyebut nama Pak Ixxx sebagai Pemilik Batubaranya. Ixxx diduga ialah yang sebagai Oknum Tentara aktif dalam mengawal (Backup) surat jalannya untuk pengiriman ke pabrik PT Budi Agung Sentosa.

Disisi lain, Achmad Sujana yang tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII), mengatakan bahwa seharusnya aparat di lokasi tambang Batubara tersebut sudah bisa mengamankan kegiatan ilegal yang jelas berdampak kerugian negara.
“Dari hulu ke hilir seharusnya petugas di lokasi tambang Batubara mengetahui, itu Izinnya apa, dan jika itu hanya SIPR, apa bisa didistribusikan antar pulau? Kenapa tambang IPR bisa men-supply ke pabrik dan stockfile dalam jumlah yang besar..? Kan SIPR ga boleh pake alat berat.” Ujar Joe’na atau Bang Joe (Sapaan akrab-red).

“Apakah itu tidak melanggar? Apa aparat yang tidak memahami aturan hukumnya dan turut andil mengamankan kegiatan diluar kontek pengamanan dalam tugas intinya menjaga NKRI.” Cetusnya.

“Jika itu SIPR, apalagi aparat tau hal itu ilegal, jelas saya anggap itulah kejahatan bersama atau persekongkolan yang akan berdampak pada kerugian negara.” Ucap Bang Joe.

Lebih lanjut, Joe’na memaparkan Sangsi Pidana terkait Pasal 158 Undang-undang RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara berbunyi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dan/atau setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi (Ilegal) akan terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

“Kemudian, jika hal terkait Batubara itu terbukti ilegal, maka PT Budi Agung Sentosa pun akan terjerat sebagai Pihak Penadah.” Imbuhnya.

Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana penadahan, yaitu perbuatan membeli, menjual, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pelaku penadahan dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900.000. 

“Karena saya mendukung program kerja Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menegaskan kedisiplinan dengan fokus pada Hilirisasi dan Danantara untuk bisa membangun Indonesia emas yang lebih maju. Jangan sampai kepemimpinannya diragukan karena tidak dapat menindak tegas oknum aparatur yang turut backup kegiatan ilegal tersebut.” Pungkas Joe’na.
**

Pos terkait