DPRD Tanggamus Setujui LKPJ Bupati 2025, Pansus Berikan Catatan ke OPD

MPI, Tanggamus – Pendapat akhir Kepala Daerah di Rapat Paripurna DPRD atas persetujuan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus Tahun Anggaran 2025, pada
Senin, 25 Mei 2026.

DPRD Kabupaten Tanggamus menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tanggamus untuk Tahun Anggaran 2025, di dalam Sidang Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, pada Senin (25/5/2026).

Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Tanggamus, H. Moh Saleh Asnawi, Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, beserta Wakil Ketua I DPRD Tanggamus M. Rangga Putra Hakim, Wakil Ketua II Irwandi Suralaga dan Wakil Ketua III Bunyamin.

Lalu anggota DPRD Tanggamus, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat serta insan pers.

Kemudian, Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Tanggamus, Hilman, dalam laporannya mengatakan DPRD telah melakukan pembahasan bersama seluruh perangkat daerah melalui hearing yang berlangsung pada 13 hingga 17 April 2026.

“Dari DPRD Tanggamus, lanjut Hilman, berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi antar perangkat daerah serta percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kami berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanggamus semakin baik dan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hilman.

Sementara Bupati Tanggamus Moh.Saleh Asnawi dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas proses evaluasi dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, persetujuan dari DPRD terhadap LKPJ menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas serta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Momentum ini adalah cermin dari tegaknya transparansi dan akuntabilitas. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Tanggamus,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa di tengah tantangan ekonomi dan berbagai kondisi daerah, Kabupaten Tanggamus masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen pada tahun 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,36 disertai kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat menjadi Rp10,88 juta.

“Capaian ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus terus bergerak ke arah yang positif melalui kerja sama seluruh pihak,” katanya.

Meski demikian, dalam pembahasan LKPJ tersebut DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan masukan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program OPD serta optimalisasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati meminta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program ke depan.

“Kepada seluruh OPD agar serius mempelajari dan menindaklanjuti catatan DPRD sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Tanggamus, lanjut bupati, juga akan memfokuskan kebijakan APBD Tahun 2026 untuk menuntaskan sejumlah program prioritas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan

Sidang paripurna berlangsung lancar dan ditutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi mendukung pembangunan Kabupaten Tanggamus yang lebih maju dan sejahtera. *Adv

Pos terkait