Dugaan Kejanggalan, Sengketa Lingkungan Berujung Surat Notaris, Warga Pertanyakan Ada Apa Sebenarnya

MPI, KOTA TANGERANG – Polemik pembangunan sebuah minimarket di wilayah RW 02, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, semakin menjadi perhatian publik.

Di tengah belum adanya kepastian mengenai dugaan belum terpenuhinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan proses perizinan lingkungan, warga kini mempertanyakan munculnya pihak dari kantor notaris yang disebut hendak meminta penandatanganan surat pernyataan.

Salah satu pesan yang diterima warga berbunyi:

“Selamat sore Pak, saya Rifal dari Kantor Notaris Ardianto Reza Pamungkas. Mohon maaf, hari ini lagi ada di rumah tidak ya? Kalau ada izin saya ke sana untuk meminta penandatangan surat pernyataan.”

Kemunculan pesan tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, persoalan yang sebelumnya dibahas dalam forum mediasi bersama pihak kelurahan berkaitan dengan dugaan persoalan lingkungan dan perizinan pembangunan bukan mengenai urusan kenotariatan.

Sejumlah warga mempertanyakan dasar hukum maupun tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut.

“Yang dimediasi di kelurahan adalah persoalan lingkungan. Kok sekarang malah muncul urusan notaris? Apa hubungan persoalan lingkungan dengan surat pernyataan di kantor notaris? Ada apa sebenarnya?” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut warga, apabila persoalan memang berkaitan dengan musyawarah lingkungan, seharusnya penyelesaiannya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme pemerintah setempat, bukan justru menimbulkan persepsi baru yang membingungkan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua RW 02 Gondrong, Sopyan, juga telah menyampaikan kepada awak media bahwa pihak lingkungan belum menerima pengajuan maupun koordinasi resmi terkait izin lingkungan pembangunan minimarket tersebut.

“Setahu kami belum ada pengajuan atau pemberitahuan resmi terkait izin lingkungan kepada pihak RW,” ujar Sopyan.

Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan lingkungan merupakan bagian penting dalam setiap pembangunan yang berada di tengah kawasan permukiman warga.

Di sisi lain, warga mengaku semakin kecewa karena laporan yang telah disampaikan kepada pihak kelurahan maupun kecamatan dinilai belum memberikan kepastian mengenai status legalitas pembangunan tersebut.

Masyarakat menegaskan bahwa mereka bukan menolak investasi ataupun pembangunan usaha. Namun, mereka meminta pemerintah memberikan kepastian apakah pembangunan telah memenuhi seluruh ketentuan administrasi, termasuk PBG dan dokumen lain yang dipersyaratkan.

Sorotan juga disampaikan Jakaria Agustono atau yang akrab disapa Bang Zeck, Dewan Redaksi Patroli Indonesia.

Menurutnya, apabila benar terdapat laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah, maka seharusnya laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai muncul persepsi negatif di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan warga adalah kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Bila persoalannya menyangkut dugaan perizinan dan lingkungan, maka fokus penyelesaiannya juga harus berada pada aspek tersebut. Kehadiran pihak notaris untuk meminta tanda tangan surat pernyataan tentu memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan agar tidak timbul spekulasi maupun dugaan yang berkembang liar,” tegas Bang Zeck.

Menurut sejumlah warga, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai maksud surat pernyataan yang akan dimintakan tanda tangan tersebut. Kondisi itu justru memperbesar tanda tanya di tengah masyarakat.

Warga berharap Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, serta instansi teknis yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penanganan laporan masyarakat, termasuk memastikan apakah pembangunan minimarket tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan sesuai peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga meminta agar proses penyelesaian persoalan lingkungan tidak bergeser ke ranah lain yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan substansi laporan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengembang, pihak Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, maupun pihak Kantor Notaris Ardianto Reza Pamungkas belum memberikan keterangan resmi mengenai maksud permintaan penandatanganan surat pernyataan tersebut serta keterkaitannya dengan polemik pembangunan minimarket.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. *

Pos terkait