Dugaan Pencopotan Erik Setyo Santoso Digeser dari Sekda Malang, Manajemen Talenta Jadi Sorotan

MPI, MALANG – Dinamika internal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memanas. Jabatan pucuk pimpinan birokrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, resmi berganti.

Erik Setyo Santoso yang selama ini menduduki posisi tersebut dicopot dan digeser menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang.
​

 

Pergeseran ini menjadi pusat perhatian dalam agenda rotasi dan mutasi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkot Malang yang dilantik langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Jumat (31/7/2026).

 

​Isu yang berembus deras di lingkaran Pemkot Malang menyebutkan bahwa keputusan tersebut tidak lepas dari dugaan adanya kerenggangan hubungan kerja dan keretakan harmonisasi di tubuh pimpinan tertinggi birokrasi.

 

Pergeseran Erik ke posisi Asisten Administrasi Umum kian memantik spekulasi publik, mengingat dalam tradisi birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan tersebut kerap dinilai sebagai “posisi parkir” atau tempat penampungan bagi pejabat senior yang mendekati masa purna tugas.

​

Dengan digesernya Erik Setyo Santoso, posisi Sekda Kota Malang kini resmi kosong. Pj Wali Kota Wahyu Hidayat mengonfirmasi bahwa posisi tertinggi ASN di Kota Malang tersebut untuk sementara akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, yakni melalui pengisian penjabat sementara sebelum digelarnya seleksi terbuka (open bidding).

​

Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa langkah rotasi besar-besaran ini murni didasari kebutuhan restrukturisasi birokrasi dan bukan bentuk sentimen pribadi.
​”Pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan bagian dari keputusan besar agar Pemkot Malang diisi oleh orang yang tepat, pada posisi yang tepat, dan di waktu yang tepat,” ujar Wahyu di hadapan para pejabat yang dilantik.

​

Wahyu menambahkan, Pemkot Malang kini meninggalkan mekanisme mutasi konvensional dan mulai menerapkan Sistem Manajemen Talenta. Sistem ini mengklaim pemetaan kompetensi, rekam jejak, serta potensi ASN dilakukan secara terukur sebelum posisi ditetapkan. ​”Sekarang kami menerapkan manajemen talenta agar penempatan pejabat benar-benar berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Harapannya, kinerja birokrasi semakin efektif dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” jelas mantan Sekda Kabupaten Malang tersebut.

​

Bongkar Pasang 10 Pejabat Eselon II Pemkot Malang
​

Selain pergeseran Erik Setyo Santoso yang menghebohkan, perombakan kabinet Wahyu Hidayat ini juga menyentuh sejumlah pimpinan OPD.

Berikut adalah daftar lengkap 10 pejabat yang dirotasi:

1.Erik Setyo SantosoSekda Kota MalangAsisten Administrasi Umum Setda
2. Donny SanditoKepala Dinsos-P3AP2KBAsisten Pemerintahan dan Kesra Setda
3. Syailendra(Promosi/Pergeseran OPD)Kepala Dinsos-P3AP2KB
4. Zulkifli AmrizalSekretaris DPRD Kota MalangStaf Ahli Bidang Hukum Setda
5. Arif Tri SastyawanKepala Disnaker-PMPTSPKepala Disporapar
6. BaihaqiKepala DisporaparKepala BKAD
7. SubkhanKepala BKADKepala BKPSDM
8. Noer Rachman Wijaya(Eks Kadis Perkim)Kepala Bakesbangpol
9. Heru MulyonoKasatpol PPKepala BPBD
10. PrayitnoKepala BPBDKasatpol PP

Sorotan Publik pada Kembalinya Noer Rachman dan Tukar Posisi Satpol PP-BPBD

 

​Di luar polemik posisi Sekda, sorotan juga tertuju pada dilantiknya Noer Rachman Wijaya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Jabatan yang sempat kosong selama beberapa bulan ini akhirnya terisi setelah Noer Rachman sempat memicu kontroversi publik dan menerima sanksi disiplin dari Wali Kota akibat kasus pernikahan kedua (poligami) tanpa izin kedinasan.

​

Di sisi lain, pergeseran unik juga terjadi pada instrumen penegakan hukum dan penanggulangan bencana daerah.
Heru Mulyono dan Prayitno secara resmi bertukar posisi (barter jabatan), Heru yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP kini memimpin BPBD, sedangkan Prayitno bergeser mengisi kursi Kepala Satpol PP Kota Malang.

​

Langkah berani Pj Wali Kota Wahyu Hidayat melakukan perombakan di tengah tahun anggaran 2026 ini dipastikan akan mengubah peta dinamika politik birokrasi di Kota Malang, terutama menjelang persiapan seleksi terbuka pengisian kursi panas Sekda Kota Malang yang baru. *

Pos terkait