Eksekutif-Legislatif Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2026 Senilai Rp1,74 Triliun dan Sampaikan Rancangan KUA-PPAS 2027

Oplus_131072
KOTA AGUNG, MPI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus sukses menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (2/9/2026). 
Rapat paripurna yang sempat tertunda pada akhir Agustus lalu akibat pemenuhan kuorum anggota dewan ini berjalan lancar. Sidang dipimpin langsung oleh jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan dihadiri secara fisik oleh Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota dewan. 
Dalam sambutannya, Bupati Tanggamus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras, komitmen, dan kesamaan pandangan dalam merampungkan pembahasan anggaran perubahan ini demi kepentingan masyarakat Tanggamus.

 

“Penandatanganan MoU KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bukti sinergitas yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini sangat krusial untuk memastikan program pembangunan daerah, pemenuhan laporan kinerja, serta optimalisasi belanja publik tetap berjalan responsif di tengah dinamika tahun ini,” ujar Bupati.

Hasil Pembahasan Postur Anggaran Perubahan 2026
Dalam rapat tersebut, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanggamus menyampaikan rincian hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menetapkan struktur postur Perubahan APBD 2026 sebagai berikut: 
  • Pendapatan Daerah: Disepakati sebesar Rp1,661 triliun.
  • Belanja Daerah: Dialokasikan mencapai Rp1,742 triliun.
  • Defisit Anggaran: Tercatat sebesar Rp101,309 miliar. Defisit ini ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) berada di angka Rp0 (nihil). 

Catatan Strategis dan Rekomendasi Banggar
Melalui forum tertinggi ini, Banggar DPRD Tanggamus memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada jajaran eksekutif demi optimalisasi penggunaan anggaran di sisa tahun berjalan:
  1. Prioritas Belanja Publik: Perubahan anggaran wajib diarahkan secara ketat untuk mendanai program-program yang mendesak serta menyentuh kepentingan langsung masyarakat. 
  2. Optimalisasi PAD: Pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor potensial seperti pajak air, air permukaan, dan air tanah melalui penguatan basis data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi.
  3. Integrasi Data BPJS: Banggar meminta adanya validasi dan pemutakhiran berkala terhadap data BPJS kesehatan agar terintegrasi dengan data kependudukan, guna mencegah tumpang tindih kepesertaan layanan kesehatan di lapangan. 
Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran legislatif atas kesepahaman yang tercapai. Menurutnya, dinamika penyesuaian angka ini merupakan bentuk respon kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan riil publik di Tanggamus. 
Setelah penandatanganan MoU KUPA-PPAS Perubahan 2026, sidang langsung dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan berikutnya. 
Kontak Informasi Media:
Humas Protokol / Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tanggamus (Adv).

Pos terkait