Gerbang Sekolah di Gembok, Sengketa Lahan dinilai BIADAB Hingga Korbankan Hak Didik dan Hak Pendidik

MPI, Garut Jabar – Aktivitas pembelajaran di SMA Baitul Hikmah Al-Ma’muni (YBHM), Kabupaten Garut, terhenti pada Senin (12/1/2026). Para siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar lantaran akses masuk sekolah ditutup akibat sengketa lahan yang masih berlangsung antara Yayasan YBHM dan salah satu pengusaha.

Sejak pagi, sejumlah siswa terlihat tertahan di depan gerbang sekolah yang digembok. Situasi ini memicu kekecewaan di kalangan siswa karena mereka kembali menjadi pihak yang terdampak langsung dari konflik agraria yang belum menemui titik terang.

Para siswa berharap persoalan sengketa lahan tersebut segera diselesaikan agar hak mereka untuk memperoleh pendidikan tidak terus terabaikan.

 

Salah seorang siswa SMA YBHM, Syakila, meminta ketegasan pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

 

” Belajar kita itu terganggu dan terus, dan kami ingin hak kami kembali, seperti itu. Tolong segera diproses ya. Jangan hanya bisa bicara saja. Tolong segera diproses karena kami itu membutuhkan pembelajaran. Hak kami itu untuk belajar, untuk sekolah. Mohon diproses, segera diproses,” ujarnya.

Ketua Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma’muni (YBHM) Kabupaten Garut, H. Abdul Aziz Syah, mengaku resah dan tidak menerima kondisi yang dinilai merugikan lembaga pendidikan serta para siswa.

Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan intervensi karena persoalan ini menyangkut kepentingan pendidikan.

“Kami merasa dizalimi. Tanah ini seharusnya digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan bisnis pribadi,” kata H. Abdul Azis.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait sengketa tersebut.

” Iya, YBHM itu kan tadi juga kita baru ketemu Pak Kepala ATR BPN. Intinya sebenarnya secara legal standing hari ini yang terjadi seperti itu. Cuma ada beberapa cara untuk mempertahankan IBHM dan itu sudah kita florkan juga kepada pihak yayasan. Sudah dikomunikasikan artinya ini nggak buntu tinggal dari yayasan mengusahakan atau tidak,” ujarnya.

Menurut Putri, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperkuat legalitas akta wakaf tanah yang menjadi objek sengketa, agar dapat dibuktikan bahwa status wakaf mendahului proses jual beli.

” Kan itu kan mau ngomongin wakaf. Jadi kalau mau dilegalkan saja akte wakafnya gitu. Supaya duluan wakaf daripada pembelian tanah. Makanya bisa diusahakan. Tapi kan bukan sama pemda. Harus sama yang ngurusin wakafnya. Kita hanya memfasilitasi based on legal standing. Sekarang ada realitanya apa,” ujar Putri.

” Makanya kita ingin mengingatkan ke pihak-pihak yang keberatan ini udah dicek belum pengurusan secara formalnya,” sambungnya.

Dari pihak sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA YBHM, Iwan Ridwan, menegaskan bahwa sengketa tersebut sangat mengganggu proses pendidikan, terlebih karena hari tersebut merupakan hari pertama masuk semester baru.

” Ya jelas sekali proses belajar mengajar terganggu, sangat terganggu. Terus sekarang itu adalah hari pertama masuk, hari pertama masuk di semester kedua di tahun baru ini. Seharusnya kita belajar dengan tenang malah enggak bisa masuk. Ya, jadi kecewa sekali gitu. Kecewa sekali padahal ini proses-proses mediasi sudah berjalan dari sebelumnya. Enggak ada kesepakatan, enggak ada apa, dan akhirnya pas masuk sekolah juga sama sekali tidak ada kesepakatan apa, gitu,” ujarnya.

Ia berharap sengketa antara pihak yayasan dan pengusaha tidak mengorbankan kegiatan belajar siswa.

” Harapannya seperti biasalah anak-anak bisa masuk sekolah, guru mengajar dengan tenang, sekolah di tempat semula biasa, masalah itu sengketa antara pengusaha dengan Yayasan atau pewakif itu silakan urus sampai-sampai benar-benar clear lah. Tapi, kalau bisa jangan mengganggu ini tanah wakaf yang diduduki oleh SMA ini. Iya, pinginnya gitu belajar di sini. Ada, ada apa, ada saran dari pejabat atau ke-kesana aja dulu, ke SMPN dulu, ke sekolah lain dulu,” ujarnya.

Namun, menurutnya, opsi relokasi pun sulit dilakukan karena tidak ada persiapan dan seluruh sarana pembelajaran masih berada di dalam area sekolah.

” Tapi, mana enggak ada persiapan, barang-barangnya juga masih ada di kantor-kantor belum dipindahkan mau dipindah gimana, apa itunya juga gerbangnya juga digembok gitu, jadi sarana fasilitas semua pembelajaran itu masih ada di kantor dan masih ada di kelas masing-masing, jadi-”

Sengketa lahan ini juga mendapat pengawalan dari unsur pergerakan masyarakat kadabustaga Senator prodem jaringan Aktivis Prodeokrasi menilai kasus tersebut sarat kejanggalan, terutama terkait status tanah wakaf.

” Wah biadab sekali, jadi yang kita telusuri terkait masalah tanah ini terjadi tahun tujuh enam. Diberikan kepada pengurus wakaf buat yayasan, buat sekolah. Sekitar tahun 80an. Itu bisa-bisanya dijualbelikan bagaimana menurut Tuan? Nah, itu yang menjadi persoalan menjadi rumit setelah kita auden dengan BPN. Alasannya BPN hanya melakukan pencatatan, tetapi bagaimanapun juga orang yang melakukan ukur lahan itu pasti tahu bahwa status tanah ini tanah wakaf. Jadi ini ada permainan juga antara oknum BPN, kemudian notaris, dan termasuk pembeli tanah.”

Ia menegaskan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih luas.

“Kesepakatan kita hari ini setelah aksi di lapangan untuk melakukan orasi kita berangkat ke BPN tetapi saya berpikir terlalu panjang.

” Tadinya kita akan mempertegas pertanyaan terkait masalah status wakaf ini hanya kemudian kita berpikir alangkah baiknya kalau hari ini kita minta pertanggungjawaban pemimpin yang namanya pemimpin di Garut kan Bupati nah masalahnya Bupati ini ada atau tidak masa setingkat wakaf saja tidak bisa menyelesaikan persoalan bahkan ini kan udah berbulanbulan sudah satu tahun mungkin ya dari tahun dua lima sampai dua enam hari ini satu tahun kan nah harapan kita dari pergerakan kalau ini enggak selesai dengan secara hukum ini akan terjadi secara adat nah itu yang kita tidak inginkan tapi kalau misalnya ini dilakukan pembiaran terus ya nampaknya anak-anak akan belanja gratis ke toko Yoma yang punya lahan ini secara sertifikasi tapi sertifikasi yang bermasalah karena sejatinya wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan, jadi kita kaum muslim hanya berjuang untuk mempertahankan memperjuangkan tanah wakaf”

Ia menegaskan bahwa para siswa merupakan korban utama dari konflik tersebut dan meminta negara hadir menyelesaikan persoalan.

” Ya jelas mereka menjadi korban tidak bisa melakukan kegiatan sekolah. Ada nggak negara ini? Ya selesaikan secara pemerintahan orang-orang yang terkait dengan tadi adanya oknum yang menjual dan yang membeli termasuk dengan notaris itu urusan pemerintah bukan urusan kami urusan kami hanya memperjuangkan tanah wakaf ini dijadikan sebagai sarana pendidikan titik tidak ada karena kalau misalnya Bupati dianggap tidak ada ya mungkin aing yang Garut ngomong ke Bapak aing di Bandung, Dedi Mulyadi lamun Dedi Mulyadi kes kadieu go aing dibejakeun ieu teh masalah gak bisa beres lambun bupati teu becus jadi urang butuh teh butuh pemimpin lain butuh Bupati urang” ujarnya

Jurnalist. : H. Ujang Slamet

Pos terkait