Hampir 4 Bulan Pengaduan Warga Kunkun, Inspektorat dan Kejari Madina Dinilai Membisu

MPI, Madina – Menyoal tentang laporan pengaduan lapisan masyarakat desa Kunkun kecamatan Natal, kabupaten Mandailing Natal (Madina) kondisi yang semakin memburuk pun muncul di wilayah desa Kunkun terkait dugaan penyelewengan dana desa (DD) dimana, Inspektorat kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini belum mengeluarkan hasil auditnya, padahal audit khusus telah dilakukan pada bulan Juni 2024 yang lalu, sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) juga tidak memberikan tanggapan resmi atas pengaduan masyarakat yang telah dilayangkan hampir empat bulan yang lalu yang dinilai kini membisu.

Ketidakjelasan ini menimbulkan rasa frustrasi ataupun kekecewaan yang sangat melekat di kalangan warga Kunkun yang mengharapkan adanya keadilan dan transparansi dalam hal pengelolaan dana pemerintahan desa,terungkap cetusan warga Kunkun, Rabu (26/2/2025).

Dugaan penyelewengan dana desa ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di desa Kunkun.

Masyarakat pun melaporkan temuan tersebut kepada Inspektorat dan mengajukan pengaduan ke Kejari Mandailing Natal pada tanggal 5 November 2024. Namun, sampai saat ini kedua instansi tersebut masih belum memberikan tanggapan yang memadai.

“Warga desa, yang mengharapkan adanya tindakan nyata dari pihak berwenang, merasa sangat kecewa dengan lambannya proses audit dan penyelidikan ini.Kami sudah berjuang untuk membongkar penyalahgunaan anggaran ini, tetapi pihak yang seharusnya melindungi kami terlihat tidak responsif. Kemana semua pernyataan tentang komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas?” ungkap Prengki salah satu warga Kunkun.

Ketidakpastian ini juga meningkatkan kecurigaan di kalangan warga bahwa, mungkin ada sesuatu yang tidak beres di balik keterlambatan tanggapan tersebut. Tindakan yang lamban ini bisa membuat kami berpikir bahwa ada kolusi antara pihak-pihak tertentu yang terlibat,” ucap Rendi selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kun-Kun.

Sementara itu, Inspektorat kabupaten Mandailing Natal dalam beberapa kesempatan melakukan komunikasi dengan masyarakat, namun hanya memberikan janji semata tanpa menyertakan informasi konkret terkait hasil audit tersebut.

Begitu pula Kejari Mandailing Natal belum memberikan penjelasan nyata mengenai status pengaduan masyarakat yang telah lama dilayangkan.

“Sampai kapan kami harus menunggu jawabannya? Jika ini adalah hak kami sebagai warga negara untuk mengetahui apa yang terjadi dengan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama,” keluh Budiman ketua Karang Taruna desa Kunkun yang aktif dalam upaya pengawasan dana desa setempat.

Masyarakat desa Kunkun semakin mendesak agar Inspektorat dan Kejari segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus penyelewengan dana desa ini.

Mereka berharap agar hasil audit dan penyelidikan dapat segera dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan untuk memberikan kejelasan yang teraktual kepada masyarakat.

“Dalam situasi ini, suara dan harapan warga sangat penting dalam mendorong keadilan serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Keterbukaan dan ketegasan dari pihak berwenang akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan proses hukum di daerah Madina,” tegas masyarakat Kunkun.

(S.Nasution).

Pos terkait