Janji Belum Terlihat Nyata, Kepemimpinan Saipullah – Atika Dinilai Minim Implementasi

MPI, Madina – Seiring berjalannya waktu yang mana masa 100 hari kerja pun akan segera berlalu, kepemimpinan Bupati Saipullah Nasution – Wakil Bupati Atika Azmi Utammi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum menunjukkan hasil yang konkret.

Meski dalam pidatonya pada 25 Maret 2025 lalu, Saipullah menyebut program kerja mereka menyasar langsung hajat hidup rakyat, namun aktual di lapangan menunjukkan masih banyak dari sektor strategis yang stagnan dan jauh dari janji. Pelayanan Dasar Belum Maksimal,” ujar Hapsin selaku aktivis pemuda di Penyabungan, Senin (30/6/2025).

“Di sektor unit kesehatan dan pelayanan Puskesmas eksplisit masih sangat rawan keluhan. Warga di sejumlah desa yang mengaku harus menunggu lama untuk mendapatkan penanganan medisnya di Puskesmas, sementara relokasi RSUD ke lokasi baru belum memperlihatkan perkembangan yang berarti.” Paparnya.

“Kemudian, pada bidang pendidikan pun banyak sekolah khususnya di pelosok rusak berat, atap bocor, meja belajar rusak, dan toilet tidak berfungsi. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar justru digunakan untuk belanja simbolik.

Murid belajar di ruang kelas bocor, tapi dana malah dipakai membeli foto Presiden dan Wapres seharga Rp600 ribu per set. Ini bukan prioritas. Ini pemborosan,” Ungkap Hapsin.

“Ekonomi Lesu, Tambang Ilegal Marak
Perekonomian lokal juga tidak mengalami perbaikan signifikan. Harga daging melonjak saat Lebaran hingga menyentuh rekor tertinggi, sementara UMKM tidak mendapat dorongan berarti dari kebijakan daerah.” Pungkasnya.

Di sisi lain, aktivitas tambang emas ilegal terus meningkat. Bahkan, enam orang dilaporkan tewas dalam insiden tambang dalam tiga bulan terakhir. Publik menilai pemerintah gagal mengontrol dan mengawasi praktik penambangan liar ini.

“Kematian akibat tambang ilegal bukan kecelakaan semata, ini adalah hasil dari lemahnya pengawasan. Ironisnya, saat bicara pelestarian lingkungan, tambang-tambang ini malah dibiarkan,” kata Pajarur Rohman selaku pemerhati kebijakan publik.

Sampah tak terurus, Bupati usul dibakar

”Masalah lingkungan juga mencuat dalam persoalan pengelolaan sampah. Belum ada sistem penanganan yang layak, dan alih-alih menawarkan solusi berbasis regulasi, Bupati Saipullah justru menyarankan warga membakar sampah.

Pernyataan Bupati agar masyarakat membakar sampah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ini justru memperlihatkan tidak adanya roadmap lingkungan yang jelas,” Ujar Hapsin.

 

Pemimpin tak hadir di tengah rakyat

Salah satu kritik tajam lainnya adalah soal kehadiran pemimpin. Saipullah dinilai lebih sering berada di luar daerah ketimbang menyelesaikan persoalan di wilayahnya sendiri. Ketidakhadiran fisik ini dianggap sebagai simbol lemahnya kepemimpinan yang tidak menyentuh langsung kehidupan rakyat.

“Rakyat butuh pemimpin yang hadir, bukan hanya di spanduk dan media sosial, tapi nyata di lapangan. Kalau dalam 100 hari saja lebih banyak di luar daerah, bagaimana dengan lima tahun ke depan?” tambah Pajar.

Kesimpulan: Janji tak sejalan dengan kenyataan.

“Program 100 hari yang digadang-gadang menyentuh hajat hidup rakyat marak yang dipublikasi, kini justru dinilai jauh dari implementasi. Banyak sektor penting stagnan, pengawasan longgar, dan arah kepemimpinan dianggap belum jelas.

Kalau ini yang disebut menyentuh rakyat, kita harus bertanya ulang: siapa yang disentuh dan dengan cara apa?” tegas Hapsin menutup kalimat.

Harapan yang pernah ditanam di awal masa jabatan kini terancam berubah berujung kekecewaan jika tidak segera diimplementasikan langkah nyata dan perbaikan mendasar sudah sepatutnya muncul dari Saipullah–Atika ke depan.

(S.Nst)

Pos terkait