Bandar Lampung |PATINDO — Dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang yang menyeret nama Beny Setiawan, warga Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, mulai memasuki babak baru. Penanganan perkara yang disorot melalui dugaan penerapan Pasal 446 KUHP ini berlanjut setelah pihak pelapor dan Beny kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Jatanras Polresta Bandar Lampung, Rabu (28/10).
Beny Setiawan menuturkan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari keterangan saksi pelapor, Hartono (54), yang sebelumnya telah diperiksa pada Selasa (27/10/2026). Menurut Beny, dirinya kembali dimintai keterangan untuk memperjelas laporan awal yang sebelumnya masih disampaikan secara umum.
“Setelah saksi pelapor diperiksa, saya kembali dimintai keterangan untuk memperjelas laporan awal. Pemeriksaan ini diharapkan bisa membuat duduk perkara menjadi lebih terang,” ujar Beny saat menceritakan perkembangan kasus tersebut.
Beny juga menyampaikan bahwa, berdasarkan informasi yang diterimanya, tim Jatanras berencana melakukan pengecekan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP), yakni lokasi rental Rafa Rencar di kawasan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, mencocokkan keterangan para pihak, serta menentukan arah penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia,
Perkembangan penanganan perkara ini mendapat apresiasi dari Erjen Law Firm. Melalui Heru, pihak pendamping hukum menyampaikan penghargaan kepada jajaran Polresta Bandar Lampung, khususnya tim Jatanras, yang telah menindaklanjuti laporan kliennya.
“Kami mengapresiasi kepolisian Polresta Bandar Lampung yang telah menindaklanjuti laporan klien kami. Kami berharap proses penyelidikan dan penyidikan berjalan profesional, objektif, serta segera memberikan kepastian hukum,” ujar Heru.
Ia menegaskan, laporan dugaan tindak pidana tidak boleh berhenti sebatas administrasi. Setiap keterangan, bukti, dan fakta di lapangan harus diperiksa secara menyeluruh agar perkara tersebut mendapatkan penanganan yang jelas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan perampasan kemerdekaan seseorang menjadi persoalan serius karena menyangkut kebebasan individu yang dilindungi hukum.
Oleh sebab itu, pihak pendamping hukum berharap penyidik dapat mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pembatasan kebebasan seseorang, apabila hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan dan didukung alat bukti.
Erjen Law Firm berharap penyidik dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 446 KUHP apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan.(Red Datok)













