MPI, POHUWATO – Sejumlah jurnalis dari berbagai media mengadakan aksi di Pohuwato pada Rabu, 8 Juli 2026.
Dalam aksi tersebut, Arlan Ruiba, Frans Mahabu, Mahmud Melangi, Silvana Amu, dan Santo Ali secara bergantian menyampaikan orasi.
Para orator menekankan bahwa kebebasan pers adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap dugaan intimidasi atau ancaman terhadap jurnalis harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum.
Di akhir aksi, massa menyampaikan tujuh tuntutan:
1. Mendesak Pemkab Pohuwato untuk mengevaluasi posisi oknum Ketua Komite Medik, jika hasil pemeriksaan internal dan proses hukum terbukti melanggar aturan atau kode etik.
2. Mendesak IDI Cabang Pohuwato untuk menindaklanjuti laporan dugaan pengancaman sesuai dengan kewenangan organisasi profesi.
3. Meminta IDI Cabang Pohuwato melakukan penelusuran dan pemeriksaan etik jika ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Kedokteran Indonesia oleh anggotanya.
4. Meminta IDI Cabang Pohuwato bersikap transparan kepada publik mengenai langkah-langkah organisasi, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
5. Meminta IDI Cabang Pohuwato menegaskan kepada seluruh anggotanya untuk menjaga etika profesi, menghormati kebebasan pers, dan tidak melakukan tindakan yang mengintimidasi wartawan.
6. Meminta IDI Cabang Pohuwato berkoordinasi dengan perangkat etik profesi jika hasil penelaahan menemukan indikasi pelanggaran.
7. Menyatakan dukungan kepada Polres Pohuwato agar laporan dugaan pengancaman terhadap wartawan yang diduga dilakukan oleh oknum dokter diproses sesuai hukum.
Setelah dari kantor bupati, massa melanjutkan tuntutannya di kantor DPRD Pohuwato. Sebelumnya, massa aksi telah memberitahukan tentang tuntutan terkait oknum dokter yang mengintimidasi wartawan. Sayangnya, tidak ada anggota DPRD yang menyambut massa aksi tersebut, padahal hampir semua jurnalis yang terlibat dalam aksi adalah mitra DPRD Pohuwato.
Di lokasi aksi, massa diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Pohuwato, Rahmat Maruf.
“Laporan yang disampaikan akan kami proses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Rahmat.
Setelah dari kantor BKPSDM, massa kemudian bergerak ke Mapolres Pohuwato.
Di hadapan aparat TNI dan Polri, massa kembali menegaskan tuntutan agar laporan dugaan pengancaman terhadap wartawan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “Merlin”













