Kota Tangerang |PATINDO – Gelombang kritik terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang kembali mengemuka. Kali ini, Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Koordinator Wilayah Tangerang Kota menggelar aksi damai dengan membawa tujuh tuntutan serius yang menyentuh persoalan profesionalisme, transparansi, dugaan pungutan liar, hingga penegakan aturan terhadap bangunan yang diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Satpol PP Kota Tangerang, Rabu (4/11/2026), akhirnya membuahkan audiensi. Perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Teguh, didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakum), Hendra, serta sejumlah pejabat terkait.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Satpol PP tersebut menjadi momentum bagi FWJI untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Namun, dari sejumlah persoalan yang dibahas, satu hal menjadi perhatian utama, yakni keberadaan PT GAMEN yang disebut berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk.


KASAT POL PP TEGUH BERI INSTRUKSI TEGAS
Dalam audiensi tersebut, persoalan PT GAMEN menjadi pembahasan yang cukup serius. Perwakilan aksi meminta agar Satpol PP tidak sekadar menerima laporan masyarakat, tetapi segera mengambil langkah nyata dengan memeriksa seluruh dokumen perizinan dan kondisi faktual perusahaan di lapangan.
Menanggapi desakan tersebut, Kasat Pol PP Kota Tangerang, Teguh, secara langsung menginstruksikan jajarannya, khususnya Bidang Gakum, untuk memanggil manajemen PT GAMEN.
“Segera panggil manajemen PT GAMEN. Kita periksa perizinannya, kita cek di lapangan. Kalau memang ditemukan pelanggaran, segera segel,” tegas Teguh dalam audiensi tersebut.
Pernyataan itu menjadi perhatian peserta aksi. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji atau pernyataan normatif, melainkan tindakan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keberadaan perusahaan di tengah permukiman padat harus menjadi perhatian serius, terutama menyangkut legalitas bangunan, kesesuaian kegiatan usaha, keselamatan, ketertiban, serta dampak aktivitas perusahaan terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
FWJI menilai pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan transparan. Jangan sampai persoalan yang sudah disuarakan masyarakat justru kembali tenggelam tanpa kepastian.
KABID GAKUM HENDRA DIMINTA BUKTIKAN KOMITMEN
Sementara itu, Kabid Gakum Hendra menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti instruksi Kasat Pol PP.
Tahapan yang akan dilakukan meliputi pemanggilan manajemen perusahaan, pemeriksaan dokumen perizinan, verifikasi administrasi, serta pengecekan langsung ke lokasi.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan terkait, tindakan penegakan akan dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Kini, masyarakat menunggu realisasi instruksi tersebut.
Jangan sampai instruksi tegas hanya terdengar lantang di ruang audiensi, tetapi tidak terlihat dalam pelaksanaan di lapangan.
BANG ZECK ANGKAT SUARA, WAKILI ASPIRASI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT GONDRONG
Di tengah menguatnya persoalan tersebut, Jakaria Agustono, yang akrab disapa Bang Zeck, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa persoalan penegakan aturan bukan hanya menjadi kepentingan organisasi wartawan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan terlindungi.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan dan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Gondrong, Bang Zeck menyampaikan bahwa suara warga tidak boleh dipandang sebelah mata.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui perangkat penegak peraturan harus hadir memberikan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan besar atau kecilnya usaha, kuat atau lemahnya seseorang, maupun siapa yang berada di belakang suatu kegiatan usaha.
“Jangan sampai masyarakat kecil begitu cepat ditindak ketika dianggap melanggar aturan, sementara persoalan bangunan atau kegiatan usaha yang lebih besar justru terkesan lambat ditangani. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, periksa! Kalau terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Jangan ada perlakuan berbeda,” demikian pernyataan Bang Zeck dalam draf tanggapan yang perlu dikonfirmasi kepada narasumber.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan di tengah lingkungan permukiman bukan semata-mata persoalan investasi dan aktivitas ekonomi. Ada hak masyarakat yang harus diperhatikan.
“Investasi boleh berjalan, perusahaan boleh berkembang, tetapi jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitarnya justru menanggung dampak dan kehilangan kenyamanan. Pengusaha harus taat aturan, pemerintah harus tegas, dan masyarakat jangan hanya dijadikan pihak yang diminta bersabar ketika menyampaikan keluhan.”
Bang Zeck menegaskan bahwa masyarakat Gondrong dan elemen lembaga kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Gondrong memiliki kepentingan untuk melihat setiap persoalan ditangani secara terbuka.
“Jangan jadikan laporan warga hanya sebagai tumpukan berkas. Jangan menunggu masyarakat berulang kali datang, mengadu, bahkan harus turun ke jalan baru kemudian ada tindakan. Tugas pemerintah adalah melayani dan melindungi masyarakat, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut.”
JANGAN ADA RUANG BAGI DUGAAN PUNGLI DAN PERMAINAN OKNUM
Bang Zeck juga menyoroti tuntutan FWJI mengenai dugaan pungutan liar oleh oknum serta dugaan adanya praktik tidak transparan dalam penanganan persoalan bangunan yang dipertanyakan legalitasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dibuka melalui pemeriksaan yang objektif. Apabila terdapat bukti pelanggaran oleh oknum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada oknum yang bermain, jangan dilindungi. Kalau ada dugaan pungli, usut sampai terang. Jangan hanya masyarakat atau wartawan yang diminta menunjukkan bukti, sementara setiap laporan yang masuk tidak mendapatkan kejelasan tindak lanjut.”
Ia juga meminta agar institusi Satpol PP tidak bersikap defensif ketika mendapatkan kritik dari masyarakat maupun insan pers.
“Pers mempunyai fungsi kontrol sosial. Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Justru kritik harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik semakin baik. Jangan alergi terhadap wartawan, jangan menghindari pertanyaan, dan jangan menganggap aspirasi masyarakat sebagai gangguan.”
Lebih jauh, Bang Zeck menekankan bahwa persoalan ini harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan laporan, pengawasan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan penindakan.
TUJUH TUNTUTAN FWJI JANGAN BERHENTI DI MEJA AUDIENSI
Dalam aksi damai tersebut, FWJI Korwil Tangerang Kota menyampaikan tujuh tuntutan yang menjadi perhatian utama, yaitu:
1. Mempertanyakan profesionalisme jajaran Satpol PP Kota Tangerang.
2. Meminta agar tidak ada sikap alergi terhadap wartawan.
3. Menolak praktik penegakan aturan yang terkesan tebang pilih.
4. Meminta pengusutan dugaan permainan dalam persoalan bangunan yang belum memiliki PBG.
5. Meminta pengusutan dugaan pungutan liar oleh oknum Satpol PP.
6. Mendesak agar laporan masyarakat tidak diabaikan.
7. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Tangerang.
Ketujuh tuntutan tersebut menjadi catatan penting yang harus mendapatkan jawaban konkret dari institusi terkait.
FWJI menegaskan bahwa aksi damai bukanlah akhir dari perjuangan. Organisasi tersebut akan terus mengawal perkembangan tindak lanjut, terutama pemanggilan manajemen PT GAMEN dan pemeriksaan legalitas perusahaan.
MASYARAKAT MENUNGGU BUKTI, BUKAN SEKADAR JANJI
Kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya yang akan dilakukan Satpol PP Kota Tangerang.
Apakah manajemen PT GAMEN benar-benar akan dipanggil? Apakah dokumen perizinan akan diperiksa secara menyeluruh? Apakah petugas akan turun langsung melakukan pengecekan? Dan apabila ditemukan pelanggaran, apakah instruksi penyegelan benar-benar akan dilaksanakan sesuai ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui tindakan nyata dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bang Zeck kembali menekankan bahwa masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Yang diminta hanyalah keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terkikis karena laporan tidak jelas ujung pangkalnya. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika tidak melanggar, sampaikan bahwa tidak melanggar berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi jika terbukti melanggar, jangan ragu mengambil tindakan sesuai aturan.”
Ia menambahkan bahwa kontrol sosial akan terus berjalan, baik melalui pemberitaan pers maupun penyampaian aspirasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
“Ini bukan soal siapa yang paling keras berbicara. Ini soal tanggung jawab, aturan, dan kepentingan masyarakat. Jangan biarkan warga terus bertanya-tanya, sementara persoalan yang mereka laporkan tidak kunjung mendapatkan kepastian.”
Audiensi akhirnya ditutup dengan komitmen Satpol PP untuk menindaklanjuti persoalan PT GAMEN melalui pemanggilan, pemeriksaan dokumen, serta pengecekan lapangan.
Kini publik menunggu realisasi. Sebab, ketegasan seorang pejabat bukan hanya diukur dari kerasnya instruksi di ruang audiensi, tetapi dari keberanian dan konsistensi menjalankan aturan di lapangan.
JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM. JANGAN ADA PENEGAKAN ATURAN YANG TEBANG PILIH. HAK MASYARAKAT HARUS DIUTAMAKAN!
Editor: Zakaria (Bang zeck)













