MPI, Sulut – Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar ilegal di Sulawesi Utara kembali menuai sorotan tajam publik.
Hingga pertengahan Januari 2026, belum terlihat adanya penetapan tersangka oleh Polda Sulut, meskipun identitas terduga pelaku, barang bukti, serta fakta penindakan telah berulang kali mencuat ke ruang publik.

Atas Nama Ronaldo alias OPO Budiman yang kerap disebut-sebut dalam berbagai pemberitaan dan laporan dari lapangan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam distribusi solar ilegal.
Namun, proses hukum terhadap yang bersangkutan terkesan stagnan. Tidak ada keterangan resmi mengenai status hukumnya, baik sebagai saksi, terlapor, maupun tersangka.
Situasi itupun memicu kekecewaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Polda Sulut telah menyampaikan komitmen terbuka untuk memberantas praktik mafia BBM ilegal tanpa pandang bulu.
Janji tersebut kini dinilai belum terwujud dalam langkah hukum yang konkret dan terukur.
Tekanan Publik Terus Meningkat berikut
Sejumlah elemen masyarakat sipil, serta aktivis hukum, dan pemerhati kebijakan energi menilai lambannya proses hukum ini sebagai kejanggalan serius. Dalam pandangan publik, ketika identitasnya terduga pelaku telah diketahui, barang bukti yang dikabarkan telah diamankan serta lokasi dan modus operandi telah terungkap.
Seharusnya penundaan pada penetapan tersangka tanpa penjelasan resmi akan berpotensi memunculkan isu spekulasi negatif. Publik secara terbuka mendesak meminta Polda Sulut untuk memberikan klarifikasi menyeluruh terkait, Kronologi penindakan dan penangkapan, hingga ke Status hukum berikut penahanan mobil sebagai kendaraan yang digunakan oleh pelaku termasuk volume BBM solar yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian.
Pasal-pasal yang disangkakan, serta dari timeline yang jelas menuju penetapan tersangka.
Ketiadaan informasi yang transparan dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus membuka ruang dugaan adanya pembiaran perlindungan atau bahkan intervensi pihak tertentu.
Ultimatum Terbuka untuk Aparat Penegak Hukum
Tekanan publik kini tidak hanya diarahkan kepada kepolisian daerah. Masyarakat juga mendesak Mabes Polri untuk turun tangan dan mengambil alih penanganan perkara ini apabila Polda Sulut dinilai tidak mampu, tidak berani, atau tidak serius menyelesaikannya secara profesional dan transparan.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Utara diminta tidak berhenti pada sebatas pernyataan moral dan imbauan publik, melainkan memastikan komitmen pemberantasan mafia BBM benar-benar dijalankan hingga ke tingkat penegakan hukum. Tanpa pengawalan yang tegas, janji pemberantasan mafia energi akan dikhawatirkan hanya menjadi retorika politik.
Publik menegaskan, pembiaran terhadap praktik solar ilegal sama artinya dengan akan membiarkan kerugian negara yang terus berlangsung, subsidi rakyat disalah gunakan, dan kejahatan ekonomi terus tumbuh subur di daerah.
Ujian Nyata Wibawa Negara, pada Kasus ini telah dipandang sebagai ujian serius bagi wibawa hukum dan komitmen negara dalam melindungi kepentingan publik. Jika dugaan pelaku telah terang, barang bukti telah ada, namun proses hukum tak kunjung berjalan secara tegas, maka pertanyaan yang terus bergema di tengah masyarakat hanya satu: “Ada apa dengan penegakan hukum di Sulawesi Utara?” Tutup salahsatu dari perwakilan suara publik itu. Sabtu (17/1).
*Red













