MPI, Manado – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali melanda Kota Manado. Antrian panjang kendaraan, khususnya truk dan bus ekspedisi, tampak mengular di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kemacetan pun tak terhindarkan di sejumlah titik utama kota. Jumat, 1 Agustus 2025.

Kelangkaan ini berdampak luas. Aktivitas distribusi logistik terganggu, dan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi dan distribusi ikut terpuruk.
Tim media yang turun langsung ke lapangan menemukan indikasi awal bahwa kelangkaan ini tidak semata-mata akibat peningkatan konsumsi atau keterlambatan suplai. Dugaan kuat mengarah pada praktik penimbunan BBM subsidi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Investigasi lapangan mengarahkan tim ke sebuah gudang tertutup di kawasan padat penduduk di Kombos. Di lokasi tersebut, terlihat aktivitas mencurigakan, yakni keluar-masuknya truk besar secara rutin. Ketika awak media mencoba mendekat dan meminta izin konfirmasi, sejumlah pria yang berada di lokasi langsung menutup pintu gudang dan menghadang.
Sebelum tim berhasil dikeluarkan dari area tersebut, terdengar percakapan yang menyebut nama “Bos Ibut”, yang diduga kuat sebagai sosok pengelola tempat tersebut.
Dugaan penimbunan BBM ini merupakan tindak pidana serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijelaskan dalam Pasal 55:
> “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
Atas temuan ini, tim media mendesak aparat penegak hukum — baik Kapolda Sulawesi Utara, maupun Kapolresta Manado — untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan tegas. Langkah cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk mencegah kelangkaan semakin parah serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan distribusi BBM di Sulawesi Utara. (*Red)













