Kepsek SMA 7 Tangerang Kangkangi Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pakaian Seragam

MPI, Tangerang, Banten — Penjualan pakaian seragam sekolah di SMAN 7 Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan. Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari keterangan seorang siswa, terdapat pakaian seragam dengan harga yang disebut mencapai Rp1.620.000 untuk siswi perempuan, sementara untuk siswa laki-laki sekitar Rp1.350.000.

Besaran tersebut tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

pengadaan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah dan siswa diwajibkan atau diarahkan membeli melalui sekolah atau pihak tertentu, maka perlu dilihat kembali kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan pendidikan yang berlaku.

Awak media juga mengaku telah melakukan konfirmasi kepada pihak Humas SMAN 7 Kabupaten Tangerang terkait informasi tersebut, termasuk mengenai adanya rekaman keterangan siswa yang menyebut nominal harga seragam sebagaimana dimaksud.

Hingga berita ini disusun, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pengadaan, pihak yang menyediakan seragam, rincian jenis pakaian yang termasuk dalam paket, dasar penetapan harga, serta apakah pembelian tersebut bersifat wajib atau pilihan.

Ada Aturan Larangan Penjualan Seragam di Satuan Pendidikan
Larangan penjualan pakaian seragam oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam aturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.44 tahun 2012 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta pendidikan dasar dan menengah.

“Sekolah dan/ atau pemerintah daerah dilarang mewajibkan peserta didik untuk membeli seragam dan/ pakaian lainya disituasi tempat tertentu .persturan tersebut sampai saat ini tercatat masih berlaku, dengan pencabutan sebagian pada ketentuan tertentu.

Selain itu, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah mengatur ketentuan pakaian seragam peserta didik. Pasal 12 ayat (2) menyebut pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Ombudsman juga menegaskan bahwa pengadaan seragam bukan merupakan tanggung jawab wajib sekolah dan sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua membeli seragam melalui sekolah.

Dengan demikian, yang menjadi persoalan hukum bukan semata-mata adanya siswa yang membeli seragam, melainkan perlu diperiksa siapa yang menjual, bagaimana mekanisme pengadaannya, apakah ada kewajiban membeli, serta apakah pihak sekolah atau tenaga kependidikan terlibat dalam transaksi tersebut.
Ada Apa dengan Pendidikan ?

Munculnya informasi mengenai harga seragam hingga jutaan rupiah tentunya patut mendapat perhatian dari pihak terkait. Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, maupun pihak pengawas pendidikan diharapkan dapat melakukan klarifikasi apabila benar terdapat praktik penjualan atau kewajiban pembelian seragam yang tidak sesuai ketentuan.

Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai rincian harga, jenis pakaian, vendor atau penyedia, mekanisme pengadaan, dan dasar kebijakan tersebut.

Awak media online Patroli Indonesia akan terus melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang berimbang

Jika benar terdapat penjualan seragam oleh pihak yang dilarang oleh peraturan, maka persoalan tersebut bukan sekadar masalah harga, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap tata kelola pendidikan dan perlindungan orang tua serta peserta didik.

Publik pun menunggu penjelasan: siapa yang menetapkan harga Rp1.620.000 untuk siswi dan Rp1.350.000 untuk siswa, apa saja isi paketnya, dan apakah pembelian tersebut diwajibkan kepada peserta didik? Bersambung….

(J.Siahaan/ Kaperwil Banten)

Pos terkait