Ketua Apdesi Asahan Menjadi Contoh untuk Desa Lain Dalam Penggunaan Dana Ketapang

MPI, SUMUT – Pemerintah Kabupaten Asahan menekankan bahwa seluruh penggunaan dana ketahanan pangan (Ketapang) wajib dikelola secara bebas dari pemotongan, transparan, akuntabel dan jelas.

Masyarakat dan instansi terkait(seperti inspektorat Asahan)berhak mengawasi realisasi anggarannya agar tepat sasaran mencegah terjadinya Penyelewengan Dana di tingkat lapangan.

Sesuai dengan Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024, Pemerintah pusat mewajibkan setiap desa untuk mengalokasikan minimal 20% dari total pagu Dana Desa (DD) khusus untuk program ketahanan Pangan nabati dan hewani.

Program Ketahanan Pangan (Ketapang) merupakan program Strategis nasional yang diamanatkan oleh Pemerintah pusat dan semua harus didasarkan pada potensi lokal, kebutuhan rill masyarakat dan melalui Musyawarah desa.

Seperti Desa Silo Maraja kecamatan Setia Janji, rata-rata Dana Desanya berkisar antara Rp.800 juta hingga Rp.1,2 miliar pertamanya, maka dapat diperkirakan anggaran program Ketapang di desa Silo Maraja berkisar antara 160.000.000,- hingga Rp.240.000.000,-

Hasil investigasi beberapa media di desa Silo (Silau) Maraja Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jum’at (28/8/2026) tentang penggunaan anggaran Ketapang Desa yang ternyata sudah tepat Sasaran, yang mana anggaran ketapang diperuntukan ke hewani yaitu pemeliharaan ternak kambing. dan saat ini ternak tersebut sudah berkembang atau bertambah lagi, artinya untuk Program Ketapang desa Silo Maraja sudah tepat Sasaran, sesuai apa yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah.

Ketika ditanya tentang penggunaan dana Ketapang desanya, kepala Desa (Kades) Silo Maraja Haidir Butar-butar yang kini sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Kades menjelaskan, pada pemberdayaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dana tersebut dapat disaluran melalui Badan BUMDes sebagai penyertaan modal guna mengelola ekosistim ekonomi pangan secara berkelanjutan di desa.

Hadir menambahkan, bahwasanya juga melibatkan masyarakat dengan bangun membentuk kelompok taninya, agar bisa merawat kambing dan mengembangkan, menjadikan pemeliharaan ternak warga sebagai penambah nilai ekonomis, serta sumber pendapatan desa yang secara tidak langsung ikut mendukung program pembangunan di desa yang dipimpinnya sehingga Kades Haidir masih mendapati kepercayaan dari warganya dan selama dua periode tetap menjabat Kepala Desa.

Selain itu, Haidir Butar-Butar dipercaya juga oleh sebagian besar Kepala Desa se-Asahan memimpin Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai Ketuanya.

Ketransparanan dalam mempergunakan anggaran Dana Desa (DD)) diharapkan. “Agar pengelolaan dana Ketapang dapat berjalan sesuai dengan mekanismenya dan tepat sasaran seperti yang sudah saya lakukan saat ini”, ujar Haidir kepada awak media mengakhiri.

Sementara, di tempat terpisah, tepatnya di kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa( Pemdes), Jalan DL Tobing Kisaran, saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bidang (Kabid) di Pemdes Asahan, Hendi Sakti Pratama Tambunan, S.STP., M.Si menjelaskan kepada awak media bahwa disesuaikan program Ketapang dengan kondisi geografis desa tersebut, misalnya seperti di bidang pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan.

Hendi juga mengatakan tujuan utama Dana Ketapang ini adalah untuk dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup aman, bergizi dengan merata dan menjaga stabilitas harga pangan bagi Masyarakat di tingkat daerah hingga Pedesaan.

“Dana ini difokuskan untuk Mendukung distribusi bantuan Sosial pangan berupa beras dari Pemerintah pusat ke berbagai Kecamatan di Asahan”. Jelasnya.

“Jadi tambah Hendi lagi, di Program ini menyasar kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Kabupaten Asahan untuk meringankan beban ekonomi dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat”. ucap Kabid Hendi.

“Terdata, Kabupaten Asahan memiliki 25 Kecamatan, dan 177 Desa, dengan sedikit kesal, Hendi menyampaikan ke jurnalis bahwasanya, ia juga banyak mendapat laporan dari masyarakat yang tinggal di desa, terutama dari rekan-rekan jurnalis dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang masih adanya kepala Desa yang diduga adanya info penyelewengan anggaran Ketapang di desanya diindikasi dalam penggunaannya tidak seperti yang diharapkan Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jelas ini yang dapat dikategorikan penggunaan anggaran di Ketapangnya tepat sasaran”. Imbuhnya dengan nada kesal.

Lebih lanjut, Hendi mengatakan bahwa desa Silo Maraja bisa dijadikan contoh untuk desa-desa lain, yang mana Kepala Desanya menurut beberapa awak media yang menemuinya menyampaikan bahwa dalam penggunaan Dana Desa, BUMDes dan Ketapang.

“Desa Silo Maraja sudah transparan agar bisa dijadikan contoh untuk 176 dari 177 desa lainnya yang ada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.” Pungkasnya.

Penulis: Dedy Renaldi (Zass.)

Pos terkait