Klaim Lahan Kabur, PT J-resources BM Gunakan Kekuatan Aparat Modus Penertiban

Oplus_131072

MPI, BMR, BOLMONG – Secara umum, polisi tidak berwenang campur tangan dalam sengketa perdata murni, seperti menentukan siapa pemilik sah atau batas tanah, jika sengketa tanah sedang berproses untuk membuktikan status hak dan batas tanah, polisi harus menunda tindakan pidana untuk mencegah benturan kewenangan hingga ada putusan pengadilan yang inkrah

Pembatasan regulasi kewenangan ini sangat jelas tapi berbeda dengan yang terjadi di Desa Bakan, antara pemilik lahan Jamaludin Ismail dan pihak PT J-resources Bolaang Mongondow

Sebelumnya PT J-resources telah melakukan pengaduan di Polres Kotamobagu untuk menertibkan aktivitas pertambangan emas Manual/tambang tradisional warga di lahan milik Jamaludin Ismail, selain masuk di Wilayah IUP PT J-resources, sebagain lahan yang dijadikan tambang emas warga di klaim miliki PT J-resources

Atas pengaduan PT J-resources, aktivitas tambang manual warga Desa Bakan di hentikan oleh Tim gabungan Polres Kotamobagu, dari peristiwa itulah perang hak dan status tanah di mulai

Pemilik lahan Jamaludin Ismail dalam pertemuan di Kantor Desa Bakan yang menghadirkan Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa Bakan serta perwakilan pihak PT JRBM

Dihadapan warga Jamaludin Ismail memperlihatkan dan memberikan bukti-bukti kepemilikan surat secara sah yang diakui oleh Pemerintah Desa Bakan dan Pemerintah Kecamatan setempat. Sedangkan dari pihak PT J-resources hanya bisa mengklaim memiliki surat dan kwitansi tapi tidak bisa membuktikan asal usul tanah yang sebenarnya

Rapat pembuktian surat tepatnya tanggal 2 Juni 2026 di Balai Desa Bakan yang dihadiri warga Desa Bakan lebih khusus para penambang tradisional, Jamaludin Ismail menegaskan, jika benar pihak PT J-resources membeli tanah yang berbatasan dengan lahannya, pasti ada persetujuan darinya sebagai pemilik lahan yang berbatasan langsung

“Sejak Tahun 2005 saya sudah mengantungi Surat tanah yang sah, sedangkan pihak PT J-resources yang mengklaim ada lahan berbatasan langsung dengan lahan saya, dengan dasar memiliki kwitansi jual beli tahun 2015, Ini kan aneh, beli tanah tapi tidak mengukur, terus saya yang berbatasan tidak ada pemberitahuan sebelum pengukuran, lalu kemudian mengklaim bahwa lahan yang di beli ada di dalam lahan milik saya,” beber Jamaludin Ismail

Dalam pembuktian surat dan lahan pada pertemuan tersebut pihak PT J-resources hanya bisa mendengar penjelasan Jamaludin Ismail dan hanya bisa menyampaikan mereka ada kwitansi jual beli lahan, tapi secara history tanah yang dimaksud serta pengukuran dari Pemerintah Desa, terus mengetahui pemilik lahan yang berbatasan tidak bisa dibuktikan

Meski pihak PT.J-resources-BM tidak bisa membuktikan legalitas lahan yang mereka klaim, perusahaan PT J-resources tetap ngotot lokasi tersebut ditutup, besok harinya usai pertemuan di kantor Desa Bakan, Aparat Kepolisian Polres Kotamobagu dan alat berat excavator milik PT J-resources menggusur paksa dan menutup tambang tradisional manual warga

Pada akhirnya, warga Desa Bakan yang bertahan di lahan milik Jamaludin Ismail harus menjadi korban kebrutalan excavator milik PT J-resources pinjaman Aparat Kepolisian, hingga terjadi korban salah seorang penambang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat seterusnya mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Manado

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Ormas Laskar Bogani Indonesia (DPP-LBI) Drs Hi Dolpie Paath Manoppo angkat bicara dan menyesali tindakan kepolisian yang melakukan penertiban saat itu, seharusnya tahu menempatkan posisi tentang permasalahan perdata, sudah terlalu jauh masuk dan terkensan berpihak kepada PT J-resources

“Sebagai Ormas Adat saya menyesali sikap kepolisian Polres Kota Kotamobagu saat itu, mestinya Polres Kotamobagu tidak harus melakukan tindakan penertiban dengan menggusur dan menutup lobang penambang dengan alat berat, terlebih excavator yang digunakan adalah milik Perusahaan J-resources, sementara lahan dimaksud masih dalam urusan perdata dan belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, tapi kenapa Polisi sudah melakukan penggusuran, disaksikan bersama bahwa dalam pertemuan guna memperifikasi surat bukti kepemilikan di kantor Desa, dari pihak Polres juga hadir dan menyaksikan yang mana pihak PT J-resources belum sanggup menunjukkan bukti kepemilikan lahan, namun hanya bisa menunjukan kwitansi,” ucap Dolfie Paath

Lanjutnya, kalaupun aktivitas penertiban dan menggunakan alat berat untuk menutup lubang tambang dalam rangka penertiban tambang, kenapa hanya di lokasi tambang warga Desa Bakan, seharusnya penertiban itu dilakukan sama dalam prosesnya

“Di wilayah Hukum Polres Kotamobagu pertambangan emas tanpa izin bukan hanya di Desa Bakan, ditempat lain juga ada, buktinya Desa Tanoyan, Monsi, Lobong, Potolo dan bayak lagi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) lainya tapi kenapa tidak ada penindakan Hukum yang sama, sebagai ketua Ormas Adat saya mengingatkan dalam urusan perdata pihak Polres harus menahan diri sambil menunggu keputusan, kalaupun ingin melakukan penindakan PETI harus menyeluruh, bukan hanya PETI di desa Bakan, sebab berkesan ini mungkin request dari J-resources”, jelas Ketum LBI

Diakhir penyampaiannya, Ketum LBI menyampaikan bahwa, Ormas LBI berperan menjaga marwah Adat, terutama masyarakat Adat di Bolaang Mongondow Raya.

“Sebagai ketua ormas Adat saya harus memastikan masyarakat adat tidak tertindas dan dirampas hak-haknya lalu mengunakan aparat dengan modus penertiban, kalau penertiban tambang emas ilegal harus menyeluruh dan bukan hanya di desa Bakan, jika dipaksakan ada penindakan Hukum di wilayah yang sedang berproses perdata, terus jangan sampai kewibawaan Adat seolah tidak dipedulikan, dan soalan ini saya akan menyurat resmi ke Propam Mabes Polri,” tegasnya

Tayangan ini membutuhkan klarifikasi dari para pihak yang terkait, unsyur media menunggu tanggapan dan penjelasannya (*)

Sutimin Tubuon Ka.Biro BMR

Pos terkait